JAKARTA - Partai Demokrat gerah dengan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Dalam sidang paripurna pembicaraan tingkat II atas RUU tentang perubahan atas UU No 22/2011 tentang APBN tahun 2012 di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (31/3) dini hari, PKS memilih menolak adanya pencabutan subsidi.
Sebagai peserta koalisi pendukung pemerintah, sikap PKS ini dinilai sudah menyalahi etika politik. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdallah lantas menggolongkan PKS partai yang tidak berakhlak saleh.
"PKS bukan partai yang berakhlak saleh. Perangainya tidak layak untuk diteladani," kata Ulil kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3).
Menurut mantan aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) itu, PKS sebaiknya tidak menunjukkan sikap penolakan karena masuk ke dalam barisan pendukung pemerintah. Apalagi kata dia, rencana menaikkan harga BBM merupakan kebijakan inti untuk menyelamatkan perekeonomian nasional.
Sikap mendua yang ditunjukkan PKS ini kata Ulil sebaiknya dihentikan. Karena bukan kali ini saja, PKS memilih berseberangan dengan kaolisi. Ia menyarankan agar PKS memilih berdiri sebagai oposisi. "Sebaiknya PKS cabut diri dari koalisi dengan mencabut semua menterinya di kabinet dan berdiri sebagai oposisi," ucapnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cepat atau Lambat, BBM Pasti Naik
Redaktur : Tim Redaksi