Ia mengatakan, Fraksi Demokrat di akhir tahun 2012 menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan Pemprov DKI. Seperti pentingnya peningkatan kualitas kinerja birokrat pemangku jabatan, dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
Sedangkan pada sektor transportasi massal, kata Jhoni, terdapat peremajaan bus sedang sebanyak 1.000 unit dan 450 armada busway melalui sistem hibah. Namun fraksi partai berlambang bintang biru itu menilai, program tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. "Sistem hibah tidak memenuhi unsur keadilan bagi angkutan umum lainnya yang perlu ada peremajaan, untuk itu diperlukan kajian mendalam," ujar dia.
Sementara di sektor kesehatan terdapat program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Fraksi Demokrat mengusulkan perubahan pada Perda 4 tahun 2009 tentang Sitem Kesehatan Daerah. Alasannya, dalam perda tersebut pemerintah dan pemprov hanya menanggung biaya kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan. Sedangkan pelaksanaan KJS menggunakan Pergub Nomor 187 tahun 2012 yang berorientasi pada pembebasan biaya kesehatan bagi seluruh warga ber-KTP DKI, dengan pelayanan kesehatan di kelas III.
Jhoni menambahkan, dalam pembahasan anggaran di setiap komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI kerap diingatkan terus agar menjunjung tinggi transparansi anggaran. Di samping kinerja SKPD juga harus maksimal agar membantu terwujudnya program gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MRT Jakarta Siapkan Panggung Jazz Betawi
Redaktur : Tim Redaksi