JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa menyatakan Demokrat tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Anas Urbaningrum.
Alasannya karena mantan ketua umum Partai Demokrat itu bukan lagi menjadi kader partai berlambang segitiga mercy tersebut. "Karena dia (Anas) bukan lagi kader," ujar Saan di DPR, Senin (25/2).
Meski tak dapat bantuan hukum dari Demokrat, Saan meyakini bahwa Anas mendapat bantuan hukum dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Pasalnya sambung Saan, KAHMI juga mempunyai kuasa hukum yang bagus. "KAHMI akan berikan bantuan hukum. KAHMI banyak kuasa hukum," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Presedium KAHMI Mahfud MD menerangkan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Anas yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, 22 Februari 2013 Anas disangkakan melanggar pasal 12 huruf a, b, atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. (gil/jpnn)
Alasannya karena mantan ketua umum Partai Demokrat itu bukan lagi menjadi kader partai berlambang segitiga mercy tersebut. "Karena dia (Anas) bukan lagi kader," ujar Saan di DPR, Senin (25/2).
Meski tak dapat bantuan hukum dari Demokrat, Saan meyakini bahwa Anas mendapat bantuan hukum dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Pasalnya sambung Saan, KAHMI juga mempunyai kuasa hukum yang bagus. "KAHMI akan berikan bantuan hukum. KAHMI banyak kuasa hukum," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Presedium KAHMI Mahfud MD menerangkan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Anas yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, 22 Februari 2013 Anas disangkakan melanggar pasal 12 huruf a, b, atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Hormati Pilihan Loyalis Anas
Redaktur : Tim Redaksi