jpnn.com - Dalam rapat Rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, pada Rabu, 16 Desember 2020, Wakil Presiden RI, Ma’ruf amin menyampaikan bahwa harus ada sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Lompatan baru tersebut dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Keputusan Presiden Nomor 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
BACA JUGA: Usulkan Calon Menteri, Relawan Jokowi Papua Barat Pakai Kata ‘Memohon’
Dalam kerangka pikir itu, Wapres menambahkan bahwa Pemerintah melalui Inpres di atas, mendorong diterapkannya pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan, dengan sasaran prioritasnya adalah tujuh Wilayah Adat di Papua, untuk mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.
Apa yang diutarakan Wapres di atas merupakan sebuah gagasan yang bagus. Namun bila ditarik ke belakang, gagasan semacam ini sudah sering didengungkan, bahwasanya membangun Papua itu harus dengan hati. Itu berarti memang pendekatan kulturallah yang dikedepankan. Meskipun demikian, kedamaian sejati di Tanah Papua, tidak sekadar dicapai dengan pendekatan semacam itu.
Desain baru membangun Papua harus dimulai dari menenteramkan jiwa Orang Papua, yang merasa damai bila akar persoalan di Papua diselesaikan. Akar persoalan itu dapat diperoleh dari sejumlah rekomendasi dari lembaga-lembaga riset, misalnya LIPI dengan 4 akar masalahnya.
Selain itu, Komnas HAM dengan laporan kasus pelanggaran HAM berat, termasuk juga melihat hasil kerja Pansus Papua DPD RI. Semua itu harus diperhatikan secara menyeluruh.
BACA JUGA: Quo Vadis Penegakan HAM di Papua?
Apa yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset di atas merupakan produk ilmiah, sehingga basisnya dapat dipertahankan, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah pula. Bila hasil rekomendasi tersebut tidak diperhatikan, lalu dengan cara apa membangun Papua?
Persoalan kedamaian di tanah Papua, harus dibangun dengan membangkitkan rasa percaya Orang Papua terhadap Pemerintah.
Rasa percaya itu hanya akan hadir bila penegakan HAM sudah benar-benar dilakukan, bila seluruh hasil rekomendasi dari berbagai lembaga benar-benar diperhatikan.
Audi ad alteram partem, dengarkanlah dari semua pihak!
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich