jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir balik Denny Indrayana setelah mantan Wamenkumham itu mengirim surat untuk Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu beranggapan surat yang dituliskan Denny banyak berisi tuduhan dan tidak relevan.
BACA JUGA: Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Buntut Kebocoran Putusan MK Soal Sistem Pemilu
"Tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana," kata Hasto menjawab awak media ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).
Dia menyikapi tulisan Denny justru mengingatkan mantan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tidak melupakan peristiwa Desember 2008.
BACA JUGA: Soal Kasus Pembocoran Putusan MK, Komjen Agus Bilang Begini, Denny Indrayana Tunggu Saja
Menurutnya, saat itu terjadi perubahan sistem politik beberapa bulan sebelum Pileg 2009 dilaksanakan pada April di tahun yang sama.
"Itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300 persen,” kata Hasto.
BACA JUGA: Hari Kelahiran Pancasila jadi Momentum Kenangan Bagi Denny JA
Dia mengatakan Denny sebagai akademisi seharusnya bisa menulis surat terbuka yang menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga suara Partai Demokrat bisa naik 300 persen.
“Itu kalau ingin membangun demokrasi indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap, red), itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT-nya memang dimanipulasi, sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut,” kata pria kelahiran Yogyakarta itu.
Terlepas dari surat Denny, Hasto menyebut Megawati punya sikap jelas mengenai pemilu agar bisa dilaksanakan tepat waktu pada 2024.
“Dalam konteks ini mari wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya, jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya (Denny Indrayana, red) sendiri di masa lalu,” kata Hasto.
Sebelumnya, Denny melalui suratnya memohon bantuan Megawati Soekarnoputri untuk menghentikan gerakan perpanjangan jabatan Presiden RI dan penundaan pemilu yang disebut masih berlangsung.
"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak," kata Denny dalam surat tersebut.
Dia mengatakan gerakan memperpanjang jabatan Presiden RI atau menunda pemilu dilakukan dengan dua cara.
Cara pertama, katanya, berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.
“Dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu,” ucap Denny.
Cara kedua, lanjut dia, penundaan pemilu dilakukan dengan merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, imbasnya bisa menunda pemilu," ujar Denny.
Dia di akhir surat berharap Megawati bisa mengklarifikasi soal upaya menunda pemilu secara langsung.
“Silahkan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi," ungkap Denny. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan