jpnn.com - HAITI - Perdana Menteri Haiti memperingatkan bahwa Republik Dominika akan menciptakan krisis kemanusiaan jika tetap mendeportasi imigran ke wilayah Haiti.
Seperti dilansir laman time.com, Sabtu (27/6), ada 14 ribu orang telah melintasi perbatasan masuk ke dalam wilayah Haiti dalam waktu kurang dari seminggu.
BACA JUGA: Indonesia Kecam Serangan Bom di 3 Negara
"Itu jumlah yang sangat besar," ujar Perdana Menteri Evans Paul.
Menurut dia, termasuk dalam jumlah tersebut adalah orang-orang yang dideportasi atau mereka yang meninggalkan Dominika secara sukarela. Menurut Paul, banyak dari orang-orang tersebut adalah warga negara Dominika.
BACA JUGA: Ilusionis Terkenal Ini Selamatkan Rekannya yang Nyaris Tewas Disaat Latihan
Paul menyatakan hal itu beberapa hari setelah pemerintah Dominika mengumumkan akan mendeportasi warga penduduk non-warga negara yang tidak mengajukan permohonan tinggal secara resmi. Banyak yang terkena dampak aturan itu adalah warga keturunan Haiti atau yang berasal dari Haiti.
Kebanyakan dari mereka yang menyeberangi perbatasan adalah anak-anak dan orang-orang dewasa muda. Paul menekankan pemerintah Haiti perlu membentuk sebuah rencana sosial dan ekonomi untuk menolong mereka. Ia mengatakan, membangun kem di dekat perbatasan akan menyebabkan para imigran semakin miskin.
BACA JUGA: Korupsi, Tiga Miliar Dolar AS Digunakan untuk Beli Mobil, Perjalanan dan Kantor Baru
Untuk itu, Paul meminta dialog ulang dengan pemerintah Dominika untuk membicarakan terkait isu migran, dan beberapa isu lainnya. Sementara itu Pemerintah Dominika mengatakan proses deportasi akan berlangsung lambat dan panjang. Petugas imigrasi menyebutkan lebih dari 12 ribu orang telah meninggalkan negara itu secara sukarela.
Pejabat tinggi Dominika bertemu dengan beberapa duta besar pada Rabu lalu untuk menjelaskan secara detil mengenai program registrasi imigrasi mereka dimana ada 290.000 orang yang akan didaftar. Diperkirakan ada sekitar 460.000 orang Haiti yang tinggal di Republik Dominika. (ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pindahkan Pusat Pemerintahan ke Tongzhou, Tiongkok Ikut Boyong Puluhan Ribu PNS
Redaktur : Tim Redaksi