jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyampaikan belasungkawa atas timbulnya korban jiwa akibat kebakaran di Depot Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik Pertamina di Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurut Deddy, jatuhnya korban jiwa itu seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke Rumah Susun pascainsiden yang sama 2009 lalu.
BACA JUGA: Korban Kebakaran Depot Pertamina Plumpang Tuntut Relokasi, Ada Jejak Anies di Tanah Merah
Deddy mengatakan tanah yang ditempati oleh warga Kampung Tanah Merah tersebut adalah aset milik Pertamina.
Dia menjelaskan bahwa wilayah yang didiami oleh warga itu ialah kawasan penyangga (buffer zone) dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
BACA JUGA: Depot Pertamina Plumpang Terbakar, Kapolri Turun Tangan
“Jatuhnya korban itu sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi pemukiman yang hampir menempel dengan Tangki BBM raksasa yang berisko tinggi, kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan dan bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi kita semua tahu risiko yang dihadapi oleh warga di wilayah berbahaya itu,” urai Deddy melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3).
Menurut Deddy, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi itu.
BACA JUGA: Wapres Maruf Amin: Semua Ditanggung Oleh Pertamina
Akan tetapi, lanjut dia, warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan.
Legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini menambahkan upaya Pemprov DKI Jakarta merelokasi mendapatkan perlawanan keras dari warga permukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan.
Lebih jauh, Deddy mengatakan upaya merelokasi dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.
Dalam upaya memenangkan suara masyarakat di kawasan itu, kata dia, Anies Baswedan membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.
Pada 2021, Anies menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan IMB sementara bagi warga di sekitar wilayah itu.
Oleh karena itu, Deddy berharap pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan terkait permukiman warga di daerah berbahaya tersebut.
Sebab, lanjut dia, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalah tersebut.
Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, Deddy berharap Kementerian BUMN dan Pertamina agar segera duduk bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi jangka panjang dari masalah tersebut.
Dia mengatakan tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tak terulang lagi di masa depan.
"Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” terang Deddy.
Sebagai anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan Pertamina, Deddy meminta saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi.
Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya yang besar.
Warga yang mengungsi juga butuh perhatian dan dukungan hingga masalah terkait permukiman bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,” ujar Deddy.
Pria kelahiran Pematang Siantar itu juga mengapresiasi penanganan cepat saat kejadian kebakaran, sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu tidak terlalu lama dan jumlah korban tak menjadi lebih besar.
Dia menilai respons yang dilakukan semua para pihak terkait, termasuk Pertamina, sudah tepat. Akan tetapi, lanjut dia, Pertamina harus melakukan evaluasi standar pengamanan TBBM dan respons cepat ketika terjadi insiden.
Pertamina juga perlu segera membentuk tim invesigasi independen untuk menyelidiki penyebab insiden yang menelan banyak korban jiwa tersebut.
“Kita harus menyampaikan belasungkawa untuk para korban dan keluarganya, tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada para petugas di lapangan saat insiden terjadi. Respons cepat aparat kepolisian, TNI, petugas pemadam, PMI, petugas medis dan rumah sakit membuat kebakaran tidak meluas dan banyak warga yang paling rentan dapat diselamatkan,” kata Deddy.
Dia juga mengapresiasi para direksi dan jajaran Pertamina yang hadir di lapangan dengan cepat. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan langsung turun tangan dan mengambil tanggung jawab.
“Itu harus kita acknowledge, bahkan dieektur ytama Pertamina yang baru tiba di Jepang dalam rangka tugas bersama menteri ESDM dan menteri lear negeri, langsung kembali ke Jakarta untuk memimpin upaya penanganan musibah tersebut,” ujarnya.
“Tidak seorang pun menginginkan terjadinya musibah ini, tetapi yang paling penting saat ini adalah penanganan korban dan warga terdampak,” pungkas Deddy. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi