JAKARTA - Kurangnya tenaga penyuluh dalam pengembangan pertanian di Kaltim menjadi salah satu penyebab mandengnya pertumbuhan pertanianDengan kondisi ini Departemen Pertanian (Deptan) memberi tawaran kepada Pemda untuk mendukung program satu desa satu penyuluh pertanian yang dilakukan dengan sistem kontrak tenaga harian lepas (THL) penyuluh.
Sekjen Deptan Ir Hasanuddin Ibrahim mengatakan, sejumlah sarjana pertanian dari segala jurusan akan dikontrak sebagai penyuluh di sejumlah desa dengan gaji sebesar Rp2 juta per bulan
BACA JUGA: Capres Golkar Diumumkan Sebelum Pileg
untuk itu, APBN siap membantu untuk 10 bulan gaji, sedangkan sisanya ditanggulangi oleh anggaran daerah setiap tahun"Selain sebagai penyuluh, tenaga PLH Penyuluh juga wajib memiliki usaha pertanian sehingga memberikan contoh pada warga setempat, sekaligus mengajak untuk berusaha mandiri," kata Hasanuddin saat menerima kunjungan Pemprov Kaltim, Selasa (17/2).
Berkaitan dengan pendanaan APBN, Hasanuddin mengakui ada dana stimulus yang akan diterima Deptan
BACA JUGA: Wiranto Ajak Calegnya Kerja Sama
Sebagian dari dana tersebut bisa digunakan untuk Kaltim, terutama untuk program yang dianggap strategisSementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut baik program THL Penyuluh, karena sebelumnya program ini pernah dilakukan di Kabupaten Kutai Timur, dengan program sarjana membangun desa yang keberhasilannya cukup signifikan
BACA JUGA: JK Kumpulkan Caleg DPR
"Berdasarkan pengalaman program ini akan kita coba di seluruh Kaltim melalui kerjasama dengan sejumlah kabupaten/kota, sehingga harapan satu desa ditangani satu penyuluh akan ada di Kaltim," kata Awang.Awang mengakui revitalisasi pertanian yang dilakukan pemerintah masih kurang, karena baru sebatas kebijakan politik yang seharusnya mendapat dukungan daerah dengan berbagai program yang terkait dengan pengembangan dunia pertanianMelihat kondisi itu, Kaltim berupaya untuk segera berbenah dengan berbagai program pengembangan pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja.
Berkaitan dengan hal ini, Kaltim membutuhkan dukungan pendanaan dari APBN yang nilainya mencapai Rp498,64 miliar yang meliputi pengembangan tanaman pangan Rp261,67 miliar, peternakan Rp108,31 miliar, perkebunan Rp63,67 miliar serta kelautan dan perikanan diusulkan Rp64,67 miliar.
Dia menyebutkan untuk program tanaman pangan terdapat potensi lahan persawahan mencapai 205.100 haDari total potensi itu terdapat sawah yang ditanam dua kali setahun 35.913 ha dan satu kali setahun 53.729 ha, sementara itu yang tidak diusahakan mencapai 104.265 ha.
Kendati demikian, pencapaian program tersebut bukannya tanpa kendalaSalah satunya adalah berkurangnya lahan pertanian akibat beralih jadi lahan tambang, sehingga Kaltim mengambil kebijakan bagi perusahaan tambang yang mengalihpungsikan lahan pertanian wajib mengangganti dua kali lipat dalam bentuk percetakan sawah"Upaya ini kita lakukan agar kawasan pertanian tidak berkurang tetapi harus bertambah, sehingga komoditasnya juga ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan yang terus meningkat," kata Awang(rie/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 30 Proposal Pemekeran Ngantre di DPR
Redaktur : Tim Redaksi