jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) M Budyatna menilai program transmigrasi dan pembangunan desa bisa menjadi kunci sukses bagi pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, jika desa dan kawasan transmigrasi bisa diberdayakan maka Jokowi -sapaan sang presiden- akan menorehkan catatan penting bagi penguatan perekonomian nasional.
Budyatna mengatakan, program transmigrasi dan pembangunan desa yang kini ditangani Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDT2) bisa menjadi kunci sukses bagi pemerintahan Joko Widodo. Jika desa dan kawasan transmigrasi bisa diberdayakan, katanya, maka Jokowi -sapaan sang presiden- akan menorehkan catatan penting bagi penguatan perekonomian nasional.
BACA JUGA: Yorrys: Aburizal Bakrie Sudah Sadar
Menurut Budyatna, persoalan yang kini ditangani KDPDT2 memang tak mudah diselesaikan. Sebab, ada puluhan ribu desa dengan berbagai persoalan yang harus ditangani dan disuntik dana.
Namun, Budyatna menegaskan, program yang tepat disertai pengawasan seluruh pihak akan menjadikan perekonomian desa lebih baik. "Oleh sebab itu perlu pengawasan semua pihak. Menteri Desa (Marwan, red) harus fokus dengan program kerja sesuai dengan cita-cita Jokowi untuk meningkatkan perekonomian seluruh wilayah Indonesia," ujarnya, Senin (25/1).
BACA JUGA: Kapolri Ogah Tanggapi Protes Keras Fahri Hamzah
Guru besar ilmu politik di UI itu lantas menyinggung soal badan usaha milik desa (BUMDes) yang kini tengah digalakkan KDPDT2. Menurutnya, memberdayakan desa melalui BUMDes merupakan program positif.
BACA JUGA: Satu Tahap Lagi, Golkar Resmi Dukung Pemerintahan Jokowi-JK
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDT2) Marwan Jafar.
Meski demikian Budyatna juga mengingatkan agat pelaksanaan program pemberdayaan desa diawasi semua pihak. Ia mencontohkan, andai dana desa tidak diselewengkan maka itu sudah menjadi capaian luar biasa.
"Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus diawasi supaya tidak korup di daerah. Kalau programnya 90 persen saja tidak dikorup itu sudah cakep bangat," katanya.
Karenanya Budyatna menyarankan pemerintah membuat mekanisme laporan dan pengawasan atas dana desa. Misalnya, setiap lurah atau kepala desa melaporkan kegiatan yang dibiayai dana desa ke camat secara berkala.
“Nanti dari camat melapor lagi ke kabupaten, dan itu harus dilakukan pengawasan. Sehingga program kerja menteri desa dapat berjalan baik," tandasnya.
Bagaimana jika ada kepala desa menilep dana desa? “Jika ada lurah yang melenceng langsung dipecat saja,” tuturnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kata Ayah Panji Hilmansyah
Redaktur : Tim Redaksi