jpnn.com - JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti terlihat tidak mau dipusingkan lagi dengan protes yang pernah disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, terkait Brimob bersenjata lengkap masuk ke DPR saat mengawal penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Silakan saja. Tanyakan pada KPK. Bukan tanyakan pada Polri karena memang kerja sama KPK dengan Polri itu adalah di antaranya bantuan pengamanan, dalam melaksanakan tindakan KPK,” kata Badrodin, sebelum rapat dengan Komisi III DPR, Senin (25/1).
BACA JUGA: Satu Tahap Lagi, Golkar Resmi Dukung Pemerintahan Jokowi-JK
Ketika rapat berlangsung, masalah ini juga dipertanyakan oleh para wakil rakyat. Namun, Kapolri lagi-lagi menegaskan bahwa keterlibatan Brimob dalam aktivitas KPK didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK-Polri.
“Dalam upaya penindakan, KPK punya kewenangan meminta bantuan kepada Polri untuk mem-backup, dan ini sudah dilakukan. Baik penggerebekan, penggeledahan maupun penyitaan. Termasuk, saat pemeriksaan di daerah. Seperti di Sumut itu dilakukan di Mako Brimob," tegas jenderal bintang empat itu.
BACA JUGA: Ini Kata Ayah Panji Hilmansyah
Ia juga menambahkan, dalam hal Brimob yang diminta KPK membawa senjata atau tidak, itu sesuai dengan SOP di KPK. Tapi bila anggota bersangkutan menggunakan senjatanya, ditembakkan, maka penggunaan tersebut harus mengacu pada Peraturan Kapolri dan aturan lebih tinggi.
“Yang harus dicek itu, apakah SOP di KPK seperti itu (mengharuskan brimob bawa senjata laras panjang). Silakan dilakukan pengecekan,” pungkas Badrodin.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Dirut PLN Digarap jadi Saksi Dewie Limpo
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Korban Penculikan 97-98, Masinton: Jaksa Agung Lakukan Apa?
Redaktur : Tim Redaksi