Desa Rawan di Lereng Merapi Sudah Dipetakan

Kamis, 01 Mei 2014 – 02:58 WIB

jpnn.com - BOYOLALI – Menyusul dinaikkannya status aktivitas gunung Merapi dari aktif normal menjadi waspada, langsung disikapi serius oleh Pemkab Boyolali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), langsung menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait Rabu (30/4).

Hadir dalam Rakor tersebut yakni Kepala BPBD Boyolali, Suyitno; Kasdim 0724/Boyolali, Mayor Inf Nunung Wahyu Nugroho; Kabag Ops Polres Boyolali Kompol I Wayan Suditha; Pasi Ops Kodim Boyolali Kapten Inf Suwarto dan Kasi Trantib Kecamatan Selo, Subani serta lainnya.

BACA JUGA: Wagub Jalani Operasi Batu Ginjal

Kepala BPBD Boyolali, Suyitno, mengatakan Rakor tersebut antara lain membahas pemetaan wilayah-wilayah di Boyolali yang rawan bencana letusan gunung Merapi. Pihaknya juga menginventarisasi sarana dan prasaran evakuasai. Utamanya, jalur evakuasi menuju lokasi yang aman.

Pihaknya juga menekankan camat agar segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang kenaikan status ini. Menurut dia, di wilayah Boyolali ada dua dukuh yang masuk kawasan rawan bencana (KRB) 3 atau paling rawan terkena letusan Merapi. Yaitu di Dukuh Stabelan dan Ngadirojo, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo.

BACA JUGA: Gunung Merapi Berdentum Tiga Kali

Bahkan, untuk menuju dukuh yang berjarak sekitar 3,5 km dari puncak Merapi itu, kini kendaraan besar tidak bisa masuk. Karena jembatan gantung yang menuju dukuh itu kemampuannya terbatas.

“Truk tidak bisa masuk. Hanya mobil-mobil kecil dan muatannya juga terbatas. Solusinya ya harus diperbanyak sepeda motor untuk proses evakuasi warga disana,” kata Suyitno di kantornya.

BACA JUGA: Warga Usir Pejabat

Sedangkan wilayah Boyolali yang berada di lereng gunung Merapi ada tiga kecamatan yakni Kecamatan Selo, Musuk dan Cepogo. Di ketiga wilayah itu terdapat sejumlah desa yang berada dekat dengan puncak Merapi. Sehingga termasuk kategori daerah rawan juga.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu-isu mengenai erupsi Merapi yang tidak jelas sumbernya.

Masyarakat diminta tetap mengikuti arahan aparat pemerintah daerah. “Atau langsung menanyakan langsung ke Pos pengamatan Gunung Merapi,” paparnya. (aji/sam/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah Divonis Terbukti Korupsi, Masih Jabat Kadis PU


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler