Desak Ada Aturan Bank Buka Data Penyumbang Dana Kampanye

Sabtu, 20 Agustus 2016 – 16:20 WIB
Uang. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu membuat aturan khusus yang mengizinkan pihak bank membuka data pengirim dana ke rekening kampanye pasangan calon kepala daerah.

Menurut Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Andrian Habibi, langkah tersebut penting, menyusul hasil penelitian Bidang Pencegahan KPK terkait pendanaan Pilkada 2015, beberapa waktu lalu. 

BACA JUGA: Terbongkar! PDIP Ajukan 4 Calon, Inilah Nama-namanya

Bahwa sekitar 61,5 persen donatur memberi sumbangan pada pasangan calon, dengan harapan keamanan dalam menjalankan bisnis. Kemudian 64,7 persen mengharapkan kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa. Serta 65,7 persen mengharapkan kemudahan perizinan. 

Data juga memperlihatkan 60,1 persen donatur berharap mendapatkan jabatan pemerintahan daerah atau BUMD. Sementara 75,8 persen calon kepala daerah juga akan mengabulkan harapan para donatur.

BACA JUGA: Klaim Didukung Golkar, Gerindra, Hanura

"Jadi izin khusus ini bertujuan melihat siapa donatur dan jumlah donasinya. Bisa saja sang donatur untuk mengelabui angka maksimal sumbangan dana kampanye, menggunakan beragam strategi," ujar Andrian, Sabtu (20/8).

Misalnya, menggunakan rekening keluarga, rekening karyawan atau rekening rekan bisnis untuk mengirim sejumlah uang ke rekening dana kampanye.

BACA JUGA: Hanura dan PKS Deklarasi Dukung WH-Andika

Artinya, satu donatur bisa mengirim melebihi dari jumlah yang diperbolehkan Undang-Undang 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, melalui kuasa orang lain.

Izin khusus kata Andrian, juga penting untuk melihat apakah sumbangan kampanye dijadikan alat pencucian uang. Terlebih pascapenetapan tax amnesty yang jelas menjadi peluang masuk uang dari luar negeri ke dalam negeri. 

"Jika data perbankan memperlihatkan donatur berasal dari PNS, maka donasi dikategorikan sebagai mahar politik untuk menaikkan jabatan atau posisi dalam pemerintahan daerah," ujar Andrian.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Golkar Harus Lakukan Ini untuk Kuasai Momentum Politik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler