PADANG -- Adanya sejumlah kekosongan bangku sekolah pascapengumuman PSB online, ditanggapi pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Padang, AlizamarDia menyarankan pihak sekolah untuk kembali membuka pendaftaran siswa baru guna mengisi bangku kosong tersebut
BACA JUGA: Tes Baca Alquran, Banyak Calon Mahasiswa Menyerah
Pasalnya, tidak bisa dimungkiri, banyak siswa yang lebih suka sekolah di sekolah negeri karena biayanya relatif lebih murah dibanding swasta.Jika bangku kosong dibiarkan begitu saja, maka akan mubazir lantaran peminatnya cukup banyak
BACA JUGA: Ribuan Guru Honorer Aceh Barat Diusulkan Jadi CPNS
Mungkin jika dibuka kesempatan lagi, banyak masyarakat yang memilih sekolah negeri meski jauh dari rumah ketimbang sekolah swasta," ujar Alizamar.Menurutnya, pembukaan pendaftaran khusus untuk mengisi bangku kosong ini tergantung dari Pemko
BACA JUGA: Tingkatkan SDM, Warga Desa Oelnasi Minta Dibangun SMP
Hanya saja, dia mengingatkan agar pembukaan pendaftaran untuk mengisi kekosongan bangku tersebut harus dilakukan secara transparanJangan sampai pihak sekolah diam-diam memasukkan siswa baru untuk mengisi bangku kosong itu."Masyarakat akan marah jika belakangan secara diam-diam sekolah menyisip siswaTapi kalau dibuka secara terang-terangan dan tidak ada indikasi KKN maka itu akan sah-sah sajaJustru dapat meringankan beban biaya masyarakat," jelasnya.
Diusulkan juga, Pemko sebaiknya mengeluarkan kebijakan pemberian jatah, entah berapa persen dari jumlah bangku kosong itu, kepada warga di sekitar sekolahPembantu Rektor III UNP itu menguraikan, ada tiga elemen yang bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat
Menanggapi bangku kosong, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Z Panji Alam, menilai Dinas Pendidikan lepas tangan terhadap siswa miskin yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke SMAPasalnya, Disdik tak bisa memberikan solusi konkret terhadap anak yang tak lulus di sistem PSB online selain ke sekolah swasta
Dalam penerapan PSB online, DPRD sudah berulangkali mengingatkan Pemko namun hal itu tak pernah digubris. Pemko harus menggunakan nurani dalam membuat kebijakan dan jangan kaku terhadap aturan adaDalam membuat aturan hendaknya Pemko juga memperhitungkan dampak kebijakannya terhadap pihak lain.
Dewan, lanjutnya, terbuka kemungkinan akan membuka kotak pengaduanNamun, itu harus di konsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan DPRDAnggota komisi IV lainnya Maidestal Hari Mahesa juga menyebutkan aturan PSB online tak boleh kakuDinas Pendidikan harus memberikan peluang bagi keluarga miskin untuk tetap melanjutkan pendidikannyaPilihan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang notabenenya identik dengan biaya tinggi tentu tak semua walimurid yang mampu untuk itu. Disdik harus berikan solusi bagi siswa dari keluarga yang tak mampu ini
Terkait dengan beasiswa yang diberikan oleh Disdik, Alizamar menilai, hal itu cukup meringankan beban masyarakatPasalnya, beasiswa yang diberikan yakni kisaran Rp 390 ribu hingga Rp 440ribu untuk siswa miskin dan siswa berprestasi tersebut cukup besar karena diberikan selama satu semester sampai tamatHitung-hitungan kasarnya, uang sekolah di swasta misalnya, berkisar Rp 100ribu, jika diakumulasikan enam bulan berarti Rp600 ribuSedangkan beasiswa yang diberikan lebih dari separuh kebutuhan itu, sehingga sudah meringankan beban masyarakat(cr18/a/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Sabet Emas Lagi di Olympiade Matematika
Redaktur : Tim Redaksi