BOGOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor jadi bulan-bulanan terkait carut-marut pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
DPRD menilai sensus BPS Kota Bogor mengenai warga miskin tidak akurat dan harus segera diperbarui. Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Atmaja menilai, BPS harus segera melakukan sensus terkini, terutama pendataan warga benar miskin dan sangat miskin.
“Kalau yang dipakai acuan untuk pembagian BLSM sekarang kan data 2011. Dua tahun terakhir ini kan banyak perkembangan perekonomian, jadi harus ada pemuktahiran data,” ketusnya.
Ketua Fraksi Golkar-Hanura ini juga menilai, BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) malas bekerja. “Harusnya pendataan dilakukan rutin setahun sekali, tanpa harus menunggu lima atau enam tahun. Ini penting agar data untuk penyaluran bantuan valid dan aktual,” kata dia.
Sebagai tindaklanjut, Politikus Golkar ini menegaskan, pihaknya akan melayangkan surat kepada BPS, Kemensos dan TNPSK untuk segera memperbarui data warga miskin Kota Bogor.
“Kami akan rapatkan bersama seluruh fraksi. Paling tidak, pembagian BLSM termin berikutnya lebih tepat sasaran,” kata dia.
Ketua GMNI Kota Bogor, Desta Ardiyanto menilai, pembagian BLSM yang saat ini dilakukan di hampir setiap kantor pos di Bogor terbukti tidak membantu mencerdaskan masyarakat. “Ini bukti bahwa pemerintah masih belum memahami hati dan keinginan masyarakat. Besarnya tidak seberapa, tapi malah menimbulkan kesenjangan antar warga,” kata dia.
Desta juga mendesak kepada DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor untuk kembali mengevaluasi data warga miskin di Kota Bogor. “Banyak yang sudah hidup mampu dan serba kecukupan malah mendapat BLSM. Sementara yang benar-benar butuh, tidak diberi kupon. Jelas ini ke3salahan fatal,” kata dia.
BPS Kota Bogor malah mengklaim bahwa sengkarut pembagian BLSM termin pertama ini adalah kesalahan dari TNP2K. “TNP2K memverifikasi dan menseleksi data sensus warga miskin kami pada 2011 lalu. Nah, setelah 2011, BPS tidak melakukan sensus lagi. Data PPLS 2011 lah yang dijadikan acuan pembagian BLSM,” kilah Kepala BPS Kota Bogor, Ahmad Fauzi, kemarin.
Fauzi membeberkan, berdasarkan sensus 2011, BPS merekap ada 64.991 Kepala Keluarga (KK) Miskin di Kota Bogor. “Nah, jumlah ini oleh TNP2K diseleksi lagi. Hasilnya, ada 39.002 KK yang berhak menerima BLSM,” bebernya.
Soal BLSM, kata Fauzi, BPS tidak ikut campur dan tidak pernah dilibatkan. “Banyak warga mengadu ke kami. Padahal, kami tidak terlibat. Itu wewenang TNP2K dan Kemensos,” timpalnya.
Soal sensus ulang, Fauzi mengatakan, tahun ini BPS tidak mempunyai agenda sensus warga miskin. “Kami melakukan sensus setiap tiga tahun sekali. Tahun depan, kemungkinan baru lakukan sensus,” kata dia.
Kartu BLSM Dikembalikan
Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikeluhkan Ketua Rt 03 Cilendek Barat, Endang (50). Dia merasa kebingungan dengan data yang digunakan sebagai dasar penyaluran BLSM.
Endang (50) mengatakan, acuan data kacau, karena masih menggunakan data lama untuk berbagai program pemerintah seperti, data penerima raksin, Jamkesmas dan data lainnya ngaco. Sehingga, mengundang kecemburuan sosial.
“Saya atas nama RT Kelurahan Cilendek Barat, sangat menyayangkan apabila acuan data BLSM itu berdasarkan dari data raskin atau jamkesmas, tanpa adanya sosialisasi kembali, karena data tersebut masih rancu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, data yang ada selama ini digunakan tidak pernah dikoordinasikan dengan melibatkan RT dan RW. Sehingga, hal ini bisa memunculkan kesenjangan sosial, antar warga karena penyaluran BLSM tidak tepat sasaran.
“Bisa jadi warga yang seharusnya mendapat BLSM malah tidak dapat. Maka dari itu, harus ada pemutakhiran data,” ujarnya kepada Radar Bogor (Grup JPNN).
Dia mengaku terpaksa mengembalikan kartu BLSM, sebanyak sepuluh kartu akibat tak tepatnya sasaran. “Dari pada ribut dan salah paham sama warga, lebih baik saya kembalikan ke kantor pos,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Pos Djuanda Dody menjelaskan, pihaknya hanya membayarkan BLSM kepada masyarakat, soal datanya diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Setelah itu, data masuk ke Kementerian Sosial dan dikirimkan ke Pos Indonesia.
“Untuk menentukan warga yang menerima miskin atau bukan, itu bukan tugas kami. Itu bukan tanggung jawab PT Pos Indonesia,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kartu yang dikembalikan ke kantor pos akibat kesalahan sasaran, akan di bawa kembali ke pusat dan di berikan kepada Kemensos untuk verifikasi ulang.(yus/cr16/c)
DPRD menilai sensus BPS Kota Bogor mengenai warga miskin tidak akurat dan harus segera diperbarui. Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Atmaja menilai, BPS harus segera melakukan sensus terkini, terutama pendataan warga benar miskin dan sangat miskin.
“Kalau yang dipakai acuan untuk pembagian BLSM sekarang kan data 2011. Dua tahun terakhir ini kan banyak perkembangan perekonomian, jadi harus ada pemuktahiran data,” ketusnya.
Ketua Fraksi Golkar-Hanura ini juga menilai, BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) malas bekerja. “Harusnya pendataan dilakukan rutin setahun sekali, tanpa harus menunggu lima atau enam tahun. Ini penting agar data untuk penyaluran bantuan valid dan aktual,” kata dia.
Sebagai tindaklanjut, Politikus Golkar ini menegaskan, pihaknya akan melayangkan surat kepada BPS, Kemensos dan TNPSK untuk segera memperbarui data warga miskin Kota Bogor.
“Kami akan rapatkan bersama seluruh fraksi. Paling tidak, pembagian BLSM termin berikutnya lebih tepat sasaran,” kata dia.
Ketua GMNI Kota Bogor, Desta Ardiyanto menilai, pembagian BLSM yang saat ini dilakukan di hampir setiap kantor pos di Bogor terbukti tidak membantu mencerdaskan masyarakat. “Ini bukti bahwa pemerintah masih belum memahami hati dan keinginan masyarakat. Besarnya tidak seberapa, tapi malah menimbulkan kesenjangan antar warga,” kata dia.
Desta juga mendesak kepada DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor untuk kembali mengevaluasi data warga miskin di Kota Bogor. “Banyak yang sudah hidup mampu dan serba kecukupan malah mendapat BLSM. Sementara yang benar-benar butuh, tidak diberi kupon. Jelas ini ke3salahan fatal,” kata dia.
BPS Kota Bogor malah mengklaim bahwa sengkarut pembagian BLSM termin pertama ini adalah kesalahan dari TNP2K. “TNP2K memverifikasi dan menseleksi data sensus warga miskin kami pada 2011 lalu. Nah, setelah 2011, BPS tidak melakukan sensus lagi. Data PPLS 2011 lah yang dijadikan acuan pembagian BLSM,” kilah Kepala BPS Kota Bogor, Ahmad Fauzi, kemarin.
Fauzi membeberkan, berdasarkan sensus 2011, BPS merekap ada 64.991 Kepala Keluarga (KK) Miskin di Kota Bogor. “Nah, jumlah ini oleh TNP2K diseleksi lagi. Hasilnya, ada 39.002 KK yang berhak menerima BLSM,” bebernya.
Soal BLSM, kata Fauzi, BPS tidak ikut campur dan tidak pernah dilibatkan. “Banyak warga mengadu ke kami. Padahal, kami tidak terlibat. Itu wewenang TNP2K dan Kemensos,” timpalnya.
Soal sensus ulang, Fauzi mengatakan, tahun ini BPS tidak mempunyai agenda sensus warga miskin. “Kami melakukan sensus setiap tiga tahun sekali. Tahun depan, kemungkinan baru lakukan sensus,” kata dia.
Kartu BLSM Dikembalikan
Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikeluhkan Ketua Rt 03 Cilendek Barat, Endang (50). Dia merasa kebingungan dengan data yang digunakan sebagai dasar penyaluran BLSM.
Endang (50) mengatakan, acuan data kacau, karena masih menggunakan data lama untuk berbagai program pemerintah seperti, data penerima raksin, Jamkesmas dan data lainnya ngaco. Sehingga, mengundang kecemburuan sosial.
“Saya atas nama RT Kelurahan Cilendek Barat, sangat menyayangkan apabila acuan data BLSM itu berdasarkan dari data raskin atau jamkesmas, tanpa adanya sosialisasi kembali, karena data tersebut masih rancu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, data yang ada selama ini digunakan tidak pernah dikoordinasikan dengan melibatkan RT dan RW. Sehingga, hal ini bisa memunculkan kesenjangan sosial, antar warga karena penyaluran BLSM tidak tepat sasaran.
“Bisa jadi warga yang seharusnya mendapat BLSM malah tidak dapat. Maka dari itu, harus ada pemutakhiran data,” ujarnya kepada Radar Bogor (Grup JPNN).
Dia mengaku terpaksa mengembalikan kartu BLSM, sebanyak sepuluh kartu akibat tak tepatnya sasaran. “Dari pada ribut dan salah paham sama warga, lebih baik saya kembalikan ke kantor pos,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Pos Djuanda Dody menjelaskan, pihaknya hanya membayarkan BLSM kepada masyarakat, soal datanya diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Setelah itu, data masuk ke Kementerian Sosial dan dikirimkan ke Pos Indonesia.
“Untuk menentukan warga yang menerima miskin atau bukan, itu bukan tugas kami. Itu bukan tanggung jawab PT Pos Indonesia,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kartu yang dikembalikan ke kantor pos akibat kesalahan sasaran, akan di bawa kembali ke pusat dan di berikan kepada Kemensos untuk verifikasi ulang.(yus/cr16/c)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Digunakan, Rp 2 Triliun Dana Hibah MRT Dikembalikan
Redaktur : Tim Redaksi