JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah segera menghentikan semua praktik perbudakan buruh yang terjadi di seluruh wilayah NKRI.
Praktik perbudakan buruh yang baru saja terungkap di wilayah Kabupaten Tangerang, menurut Wakil Ketua DPD, Laode Ida hanya puncak dari sebuah gunung es. Praktik perbudakan buruh sesungguhnya ada dimana-mana.
"Perbudakan buruh yang baru saja terungkap di pabrik panci Tangerang hanya puncak dari satu gunung es yang selama ini ditutup-tutupi dengan cara membayar oknum-oknum negara di lapangan," kata Laode Ida, di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (10/5).
Mengambil pelajaran dari kasus perbudakan di Tangerang, lanjut Laode Ida, DPD RI mendesak agar ruang-ruang tertutup yang selama ini dijadikan lokasi perbudakan, harus diubah menjadi bersifat terbuka sehingga aktivitas buruh secara langsung bisa diketahui publik.
"Menyerahkan urusan pengawasan hanya kepada instansi terkait terlalu besar resikonya karena praktek perbudakan adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi," tegasnya.
Temuan DPD di Tangerang dimana Pemda setempat hanya memiliki tenaga pengawas buruh dan pabrik sebanyak 15 orang saja merupakan sesuatu yang aneh. "Padahal di setiap desa di sana juga diperkuat dengan petugas Babinsa. Kenapa Babinsa itu tidak dilibatkan dalam mengantisipasi terjadinya praktik perbudakan," tegasnya.
Karena jumlah pengawas yang sedikit itu, akan sangat mudah bagi pemilik pabrik untuk menyogok pengawas secara periodik dan pengawas juga setor keatasannya, imbuh senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Lebih lanjut Laode Ida mengungkap prilaku pejabat-pejabat terkait dalam menyikapi praktek perbudakan sebagaimana yang terungkap di Tangerang.
"Biasanya Jakarta akan mengabaikan masalah perbudakan karena pejabatnya mempersepsi hal tersebut sebagai kejadian biasa. Padahal ini tragedi kemanusiaan," tegas Laode Ida.
Selain itu dia juga mengkritisi kinerja aparat kepolisian yang melanggar motonya sendiri sebagai pengayom masyarakat, sementara di wilayah kerjanya terjadi praktik perbudakan terhadap masyarakat.
"Motonya hebat, Polisi pengayom masyarakat. Tapi ketika buruh yang sesungguhnya juga masyarakat diperbudak malah tutup mata. Kalau saya Kapolri, saya copot Kapolres Kabupaten Tangerang," tegas Laode Ida.
Kepada Kapolres yang baru, lanjutnya, diberi tugas untuk membongkar jaringan yang memback-up praktik perbudakan itu hingga penyelesaian kasusnya bisa secara komprehensif dan tidak basa-basi. (fas/jpnn
Praktik perbudakan buruh yang baru saja terungkap di wilayah Kabupaten Tangerang, menurut Wakil Ketua DPD, Laode Ida hanya puncak dari sebuah gunung es. Praktik perbudakan buruh sesungguhnya ada dimana-mana.
"Perbudakan buruh yang baru saja terungkap di pabrik panci Tangerang hanya puncak dari satu gunung es yang selama ini ditutup-tutupi dengan cara membayar oknum-oknum negara di lapangan," kata Laode Ida, di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (10/5).
Mengambil pelajaran dari kasus perbudakan di Tangerang, lanjut Laode Ida, DPD RI mendesak agar ruang-ruang tertutup yang selama ini dijadikan lokasi perbudakan, harus diubah menjadi bersifat terbuka sehingga aktivitas buruh secara langsung bisa diketahui publik.
"Menyerahkan urusan pengawasan hanya kepada instansi terkait terlalu besar resikonya karena praktek perbudakan adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi," tegasnya.
Temuan DPD di Tangerang dimana Pemda setempat hanya memiliki tenaga pengawas buruh dan pabrik sebanyak 15 orang saja merupakan sesuatu yang aneh. "Padahal di setiap desa di sana juga diperkuat dengan petugas Babinsa. Kenapa Babinsa itu tidak dilibatkan dalam mengantisipasi terjadinya praktik perbudakan," tegasnya.
Karena jumlah pengawas yang sedikit itu, akan sangat mudah bagi pemilik pabrik untuk menyogok pengawas secara periodik dan pengawas juga setor keatasannya, imbuh senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Lebih lanjut Laode Ida mengungkap prilaku pejabat-pejabat terkait dalam menyikapi praktek perbudakan sebagaimana yang terungkap di Tangerang.
"Biasanya Jakarta akan mengabaikan masalah perbudakan karena pejabatnya mempersepsi hal tersebut sebagai kejadian biasa. Padahal ini tragedi kemanusiaan," tegas Laode Ida.
Selain itu dia juga mengkritisi kinerja aparat kepolisian yang melanggar motonya sendiri sebagai pengayom masyarakat, sementara di wilayah kerjanya terjadi praktik perbudakan terhadap masyarakat.
"Motonya hebat, Polisi pengayom masyarakat. Tapi ketika buruh yang sesungguhnya juga masyarakat diperbudak malah tutup mata. Kalau saya Kapolri, saya copot Kapolres Kabupaten Tangerang," tegas Laode Ida.
Kepada Kapolres yang baru, lanjutnya, diberi tugas untuk membongkar jaringan yang memback-up praktik perbudakan itu hingga penyelesaian kasusnya bisa secara komprehensif dan tidak basa-basi. (fas/jpnn
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ada Kajian Deep Tunnel
Redaktur : Tim Redaksi