Anggota Komisi IX DPR, Indra, mengaku sangat menyesalkan anggaran pembangunan pabrik atau instalasi vaksin flu burung yang tidak mampu dikelola dengan baik oleh Kementrian Kesehatan. Ia menegaskan, proyek yang dirancang tanpa perencanaan yang baik dan dijalankan dengan moral hazard sudah pasti akan berujung pada praktek kolutif.
"Hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah sangat jelas bahwa diduga ada praktek korupsi dalam proyek vaksin flu burung tersebut. Kerugian negara yang diperkirakan lebih dari Rp465 miliar bukanlah angka kecil," kata Indra kepada wartawan di gedung DPR RI.
Melihat kompleksnya persoalan dugaan korupsi anggaran vaksin flu burung tersebut, Indra mendesak dan mendukung pembentukan panitia kerja (Panja) vaksin flu burung yang dibarengi dengan penghentian sementara proyek itu. "Selain itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus mengusut dan menindak sampai tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek vaksin flu burung tersebut," bebernya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menambahkan, untuk mendukung pengungkapan kasus ini maka Kementerian Kesehatan harus bekerjasama dan kooperatif dengan penegak hukum. "Dan dalam rangka antisipasi atas upaya penghilangan bukti-bukti, maka para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini harus segera dinonaktifkan," kata Indra.
Sementara itu, salah satu kesimpulan hasil raker menyatakan bahwa berdasarkan laporan hasil penelahaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, maka Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan untuk menunda sementara proyek pembangunan fasilitas, riset dan alih tekhnologi produksi vaksin flu burung sampai komisi tersebut mengambil keputusan setelah mendalami permasalahan tersebut melalui panitia kerja.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Emir Moeis Sebut Uang Suap untuk Bayar Hutang
Redaktur : Tim Redaksi