jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Juliandri mengatakan secara etika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya meminta klarifikasi Ketua KPK Abraham Samad yang sempat diwacanakan oleh PDI Perjuangan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Klarifikasi tersebut menurut Juliandri dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etika yang dilakukan Samad ketika wacana tersebut mengemuka.
BACA JUGA: Muhaimin Blusukan di Jatim demi Menangkan Jokowi-JK
"Jika tidak diklarifikasi, secara etika ini akan jadi masalah karena KPK dan seluruh jajarannya harus berada pada posisi independen dan imprasial. Pimpinan KPK lainnya harus menginisiasi permintaan klarifikasi dari Samad. Sebab sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai wacana Samad jadi cawapres dari Jokowi," ujar Juliandri ketika dihubungi wartawan, Rabu (29/5).
Selain itu lanjutnya, masyarakat juga berhak mengetahui wacana Abraham Samad yang akan dijadikan Jaksa Agung jika pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang dalam pemilu presiden mendatang.
BACA JUGA: Jokowi akan Hapus Remunerasi PNS, Politisi PDIP : Isu Menyesatkan
"Pertemuan Jokowi dengan Samad harus diklarifikasi, apakah ada kepentingan politik di balik hal itu. Majelis Kode Etik KPK harus bertindak," sarannya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: UU Beri Celah Caleg Bandel Bebas Sanksi
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Tak Temukan Kejanggalan Laporan Dana Kampanye Parpol
Redaktur : Tim Redaksi