Desak Pecat Rini, Menteri BUMN Dirangkap Susi

Sabtu, 15 November 2014 – 14:17 WIB
Anggota DPR RI PDIP Effendi Simbolon saat menjadi pembicara acara diskusi Bola Panas BBM di Jakarta, Sabtu (15/11). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon meminta Presiden Jokowi memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dari kabinet dan diganti Susi Pudjiastuti yang kini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab, pihaknya menilai Susi lebih nasionalis.

"Ganti aja Rini, copot kemudian pindahkan Susi ke situ. Merangkap dia. Berani dia. Sebelum Presiden akan kewalahan mengikuti gerak langkah dia (Rini)," kata Effendi seusai menghadiri diskusi bertajuk Bola Panas BBM di Jakarta Pusat, Sabtu (15/11).

BACA JUGA: Effendi Simbolon Minta Jokowi Copot Rini

Ditanya pertimbangannya lebih percaya kepada Susi Pudjiastuti dibanding Rini Soemarno, Effendi memandang Susi lebih nasionalis.

Hal ini tidak terlepas dari permintaan Susi supaya Indonesia keluar dari keanggotaan organisasi negara-negara maju dan berkembang G-20.

BACA JUGA: Rini Soemarno Disebut Sedang Siapkan Skenario Ambil Alih Kewenangan Jokowi

"Saya beri nilai kepada Susi, bukan dari sisi gayanya. Ada kemauan dan keberanian dia untuk menyampaikan kita tidak ada kepentingannya dalam G-20. Dari situ saya tarik (kesimpulan) bahwa dia bernuansa nasionalis. Kalau jiwa seperti ini ada di sektor migas, hari ini kita sudah masuk dalam program nyata. Bahwa kita berdaulat dengan energi kita," ujar Effendi.

Pernyataan ini disampaikan Effendi menanggapi upaya Rini membajak kewenangan Presiden Joko Widodo dalam menentukan direktur utama 25 BUMN, sebagaimana dikemukakan pengamat energi nasional, Hendrajit saat diskusi berlangsung. Rini dinilai sudah masuk terlalu jauh dalam menentukan Dirut Pertamina yang sedang berproses.

BACA JUGA: TNI Pecat Prajurit yang Salurkan Amunisi ke Kelompok Bersenjata

Selain itu posisi Rini sebagai Menteri BUMN juga dikhawatirkan akan mengendalikan sejumlah lembaga lainnya, seperti Kementerian ESDM, Pertamina, PGN, SKK Migas, dan PLN.

"Saya berkepentingan menghadang. Kita ingin pemerintahan Jokowi harus bersih, harus bisa melakukan langkah-langkah yang fundamental. Tidak boleh kita bermain-main. Kita harus objektif melakukan koreksi tetapi objektif juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Jokowi," tegas Ketua DPP PDIP ini. (Fat/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Aceh Didesak Telusuri Status Pulau Sevelak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler