jpnn.com - JAKARTA – Makin banyak kalangan yang mendesak Presiden Jokowi agar segera mencopot Penny Lukito dari jabatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Desakan menguat seiring bertambahnya jumlah anak meninggal dunia akibat AKI (acute kidney injury) atau gagal ginjal akut yang diduga setelah mengonsumsi obat tercemar etilen glikol dan dietilen glikol.
BACA JUGA: Kemenkes Sebut Kasus Gagal Ginjal Akut Menurun Signifikan, Ini Alasannya
Sudah ribuan masyarakat ikut menandatangani petisi mendesak Penny mundur, yang digagas Merah Putih di situs change.org.
Terbaru, desakan muncul dari Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
BACA JUGA: Martin Manurung Minta BPKN Jelaskan Hak-Hak Korban Gagal Ginjal Akut
“Seharusnya BPOM mengawasi hasil produksi obat, ini membahayakan kesehatan tidak,” ujar Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal E. Halim, terkait Pembahasan Perlindungan Konsumen, Kasus Susu Formula dan Obat Sirop untuk Anak, pada Kamis (3/11).
Andre juga menyoroti pernyataan Penny dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (2/11), yang menyebut urusan impor bahan baku obat merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan.
BACA JUGA: Soal Kasus Gagal Ginjal Akut, Uni Irma Kritik Keras Kemenkes dan BPOM, Jleb!Â
Menurut Andre, pernyataan Penny itu hanya upaya cuci tangan terhadap masalah yang sangat serius ini.
“Tiba-tiba BPOM buang badan jauh banget, ke Kementerian Perdagangan. Ini indikasi ketidakmampuan kepala BPOM dan institusinya. Ini sudah lempar batu sembunyi tangan,” cetus Andre, dikutip dari kanal Yotube Komisi VI DPR.
Dia lantas mengusulkan kepada pimpinan Komisi VI DPR untuk dilakukan rapat gabungan dengan Komisi IX, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan BPOM untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut.
"Kalau ternyata the untouchable, BPOM ini salah, kita rekomendasi kepada Presiden Jokowi, ganti itu Kepala BPOM. Ini sudah 170 orang meninggal, 170 orang meninggal.”
“Nggak ada otaknya Pak, pejabat Republik Indonesia yang tidak tanggung jawab soal itu," cetus Andre dengan nada tinggi sembari menggebrak meja.
Andre membandingkan dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jatim, yang menyebabkan 135 suporter Arema FC meninggal dunia.
Dia mengatakan, pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan dan berujung desakan pergantian Ketum PSSI.
Namun, dalam kasus gagal ginjal akut dengan jumlah korban meninggal lebih banyak, pemerintah tidak membentuk tim pencari fakta untuk mengusut siapa yang harus bertanggung jawab.
“PSSI aja akan KLB gagar-gara kasus Kanjuruhan. Ini (kasus gagal ginjal akut, red) 170 orang, Pak. Enggak ada yang berani tanggung jawab. Tidak ada tim pencari fakta,” kata Andre.
Data terbaru, sebanyak 323 anak di 28 provinsi di Indonesia terdiagnosis gagal ginjal akut dengan jumlah korban jiwa mencapai 190 orang.
Sebanyak 34 anak lainnya sedang menjalani perawatan dan 99 anak sudah dinyatakan sembuh. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad