jpnn.com - jpnn.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengumpulkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dari seluruh Indonesia, hari ini (21/2).
Pertemuan tersebut sebagai tindaklanjut penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara dari program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kemenkes RI.
BACA JUGA: Pastikan Massa dari Subang Gabung Aksi 232
Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari mengatakan, langkah pemerintah tersebut disambut baik 42 ribuan bidan desa .
Terlebih seluruh bidan desa PTT (Pusat) telah mengikuti semua proses rekrutmen. Mulai dari seleksi administrasi hingga tes computer assisted test (CAT) yang telah menyedot anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang tidak sedikit.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Forum Honorer Minta Bukti Program Nawacita
Selain itu mayoritas bidan desa mengeluarkan anggaran transportasi dan akomodasi secara pribadi selama proses pelaksanaan rekrutmen tersebut pada 34 ibukota provinsi.
"Federasi Organisasi Bidan Desa (FORBIDES) Indonesia sangat menyambut baik perkembangan tersebut. Sebelum akhir Maret 2017, semestinya seluruh prosesi tersebut berjalan lancar dan membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK memang memerlukan perbaikan dan pembenahan atas kondisi kerja dari pegawai kesehatannya," kata Lilik kepada JPNN, Selasa (21/2).
BACA JUGA: Fakta Mengejutkan Percaloan CPNS oleh Guru SD
Selama ini bidan desa sebagai ujung tombak, tinggal di daerah pengabdian. Berjibaku siang dan malam demi menyelamatkan Ibu dan bayi.
Semestinya tak ada lagi proses diskriminasi terhadap kondisi bidan desa yang selama ini berlabel PTT (Pusat).
"Kami ingin memberi rekomendasi prinsip dan keharusan. Pertama, agar proses fasilitasi CPNS di daerah tetap terkontrol dan penuh pengawasan dari pemerintahan pusat. Tak hanya Kemenkes RI. Sekaligus KemenPAN-RB, KPK RI, ORI, dan Saber Pungli," ungkap Lilik.
Kedua, menjadi momentum CPNS bidan desa PTT (Pusat) sebagai tonggak sejarah pembenahan sistem manajemen kepegawaian/SDM yang lebih sehat dan berkualitas. Mencapai unsur pemerataan, transparan dan adil.
Ketiga, menjadikan agenda strategis dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di desa-desa. Dan dapat turut mengawasi anggaran nasional di daerah, seperti dana desa. Yang bersentuhan terhadap revitalisasi perlengkapan kesehatan di jantung masyarakat desa.
"FORBIDES Indonesia-Konfederasi KASBI, menyerukan kepada seluruh bidan desa Indonesia untuk bersatu dan bahu membahu demi tercapainya agenda nasional berbasiskan kesehatan rakyat, dan kemajuan program negara di desa-desa," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerahkan 10 Ribu Massa di Aksi 222
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad