jpnn.com - JAKARTA – Seratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Partai Politik Kabupaten Nias Selatan menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (5/5).
Mereka menuntut KPU segera melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Nias Selatan dan meminta seluruh komisioner KPU Nias Selatan dipecat dari jabatanya, karena tidak becus mengurus pelaksanaan pemungutan suara pemilu, 9 April lalu.
BACA JUGA: Desak Tes CPNS Honorer K2 Diulang
Menurut Koordinator pengunjuk rasa, Petrus Wau, tuntutan PSU di seluruh Kabupaten Nias Selatan diserukan, karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya juga telah merekomendasikan hal tersebut.
“Temuan tim asistensi Bawaslu, diduga telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran selama pemungutan suara 9 April di Nias Selatan. Salah satunya disebabkan komisioner KPU Nias Selatan di bawah kepemimpinan Fan Solidarman Dachi, tidak independen. Sehingga menyebabkan kegagalan pemilu di Nias Selatan,” ujarnya dalam orasi di tengah pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian.
BACA JUGA: TKW asal Karawang Disiksa di Arab Saudi
Atas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, mayoritas partai politik peserta pemilu legislatif di Nias Selatan, kata Petrus, dengan tegas menyatakan sikap menolak hasil pemilu legislatif yang ada. Penolakan setidaknya berasal dari sepuluh partai politik sebagaimana tergabung dalam aliansi pengunjuk rasa.
Masing-masing Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura dan PBB.
BACA JUGA: Anggaran Banyak, Penderita Kusta Bertamba
“Aliansi parpol Nias Selatan menuntut KPU segera mencopot dan memproses hukum ketua dan seluruh komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya, karena patut diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu, termasuk terhadap pemungutan suara ulang (PSU) di 30 tempat pemungutan suara (TPS) pada 26 April dan 5 TPS pada 1 Mei 2014,” katanya.
Berbeda seperti aksi unjukrasa pada umumnya, massa kali ini mewarnai aksi dengan unjuk kebolehan seni budaya khas tradisional Nias, lompat batu.
Seusai berorasi, sejumlah pengunjuk rasa terlihat satu per satu melompati batu setinggi 1,9 meter yang ditempatkan persis di depan pintu gerbang Kantor KPU pusat.
Sebelumnya Rabu (23/4) lalu, anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, menyatakan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Nias Selatan benar-benar sangat luarbiasa. Karena itu pihaknya merekomendasikan KPU menggelar PSU) di 31 Kecamatan yang ada.
“Ketua KPU (Nias Selatan) tidak dipercaya oleh masyarakat karena saudara bupati. Sejumlah saudaranya jadi calon anggota legislatif. Jadi tidak ditemukan pemungutan di TPS (tempat pemungutan suara) ada yang dianggap baik. Hanya sebagian kecil KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) yang memberikan formulir C1 (lembaran hasil rekapitulasi) kepada pengawas pemilu,” ujarnya.
Menurut Nelson, sejumlah pelanggaran yang terjadi antara lain dugaan manipulasi suara. Dimana ditemukan adanya lembaran C1 yang dicoret-coret. Kemudian suara sah dan tidak sah, melampaui pemilih yang menggunakan hak suara di TPS.
“Jumlah surat suara yang digunakan untuk caleg DPR, DPRD dan DPD tidak sama. D1 tidak kita peroleh. Ketua KPU (Nias Selatan) mengakui ada sebelas kecamatan yang rekapitulasinya dilakukan di tingkat Kabupaten/kota. Panwas kesulitan menghadapi begitu banyak pelanggaran,” katanya.
Bawaslu kata Nelson, pada awalnya melihat permasalahan yang terjadi hanya kasusistik dan tidak menyebar. Namun kemudian setelah diteliti ulang, ternyata masif terjadi di seluruh kecamatan. Bahkan terdapat sebelas partai politik yang meminta digelar pemungutan suara ulang.
Atas rekomendasi tersebut, KPU pusat diketahui langsung menggelar klarifikasi. Dan hasilnya menurut Komisioner KPU Sigit Pamungkas, PSU hanya diselenggarakan di sejumlah TPS, dimana diduga pelanggaran terjadi. Sementara terhadap TPS yang diduga tidak terjadi dugaan pelanggaran, tidak digelar PSU.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Malam, Penyu Berturut-turut Mendarat di Boom
Redaktur : Tim Redaksi