jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar, Taufiq Hidayat menyerukan agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar segera dilaksanakan. Sehingga ada instrumen penyelesaian masalah secara mendasar, menyeluruh, komprehensif dengan legalitas yang kuat serta dapat diterima oleh semua pihak.
Hal tersebut dikatakan Taufiq Hidayat di Jakarta, Minggu (10/1), menyikapi dinamika politik internal Partai Golkar terutama usai pencabutan SK Menkumham hasil Munas Ancol oleh Kemenkumham dan penolakan pengesahan hasil Munas Bali serta masa bakti hasil Munas Riau yang telah berakhir Desember 2015 hingga membawa konsekuensi terjadinya kevakuman kepengurusan dan kepemimpinan formal Partai Golkar.
BACA JUGA: Pengusaha Katering Laporkan Bos BNI Syariah ke Bareskrim
"Guna menjamin eksistensi dan legitimasi Partai Golkar maka infrastruktur partai, baik DPD Partai Golkar Provinsi, Kabupaten/Kota tetap melanjutkan konsolidasi sesuai hasil Rapimnas III sebelum dilaksanakan Munas X Partai Golkar," kata Taufiq Hidayat.
Selain itu Taufiq juga mendorong Mahkamah Partai Golkar (MPG) untuk mengambil langkah-langkah atas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Partai Politik.
BACA JUGA: Lapindo Dilarang Ngebor, Ternyata Izinnya Belum Utuh!
Memahami putusan MPG yang bersifat final dan mengikat lanjutnya, maka Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar mengharapkan agar salah satu putusan penting MPG adalah percepatan jadwal Munas serta rekomendasi terhadap Tokoh atau Senior Partai Golkar untuk membentuk kepanitiaan Munas X Partai Golkar.
"Dalam hal ini Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar mengusulkan antara lain BJ.Habibie, Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Siswono Yudohusodo, dan Abdul Gafur," sarannya.
BACA JUGA: Penggelontoran Dana Desa Diupayakan Hanya Dalam Sekali Transfer
Dikatakan Taufiq, Munas bersama, selain sebagai penyelesaian dualisme kepengurusan, juga harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan Partai Golkar, dengan menjalankan proses Munas yang demokratis dan terbebas dari politik transaksional. "Karena itu, Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar berkomitmen untuk menjaga Munas dari praktek politik uang," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Reshuffle, Pramono Anung: Pernyataan Bu Mega tak Perlu Ditafsirkan
Redaktur : Tim Redaksi