jpnn.com - MADINA - Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina), Sumut, AS Imran Khaitami Daulay menyatakan dukungannya atas upaya pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng). Ia berharap, semua kepala daerah di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) bisa kembali duduk bersama dalam merancang langkah menuntaskan gerakan pembentukan Sumteng.
"Perjalanan menuju terbentuknya Provinsi Sumatera Tenggara memang mengalami ketersendatan beberapa lama termasuk akibat moratorium grand design 25 tahun Negara Indonesia, tetapi tidak terlepas juga akibat kinerja panitia yang lamban. Hanya saja, dokumen usulan kita kan sudah sampai ke Mendagri dan Mensesneg. Bahkan ke pimpinan DPR RI dan komisi-komisi di II DPR RI. Sehingga oleh DPR RI terus melakukan proses terhadap dokumen usulan,” ucap Imran yang juga ikut terlibat dalam deklarasi Sumatera Tenggara itu beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Berdalih SK sebagai Honorer K1 Ikut Terbakar
Bahkan menurut Ketua DPD Partai Golkar Madina itu, sudah ada surat Gubernur Sumut tertanggal 22 Juli 2013 tentang penyampaian hasil verifikasi persyaratan Administrasi Usulan Pembentukan DOB Provinsi Sumatera Tenggara.
Sifat surat tersebut adalah menindak lanjuti surat Sekjen DPR RI bernomor LG/07310/DPR RI/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang menjelaskan hasil keputusan rapat intern komisi II DPR RI 19 Juni 2013.
BACA JUGA: Habibie-JK Dijadwalkan Hadiri Pelantikan Wali Kota Bandung
“Dan di dalam surat Gubernur Sumut bernomor 135/6742/2013 itu dilampirkan Cek List hasil verifikasi administrasi dari DPR RI. Untuk kemudian diminta segera dipenuhi oleh kabupaten /kota terkait,” ungkapnya.
Dia juga menyebutkan, surat aspirasi dan keputusan DPRD yang berisikan beberapa poin, persetujuan menjadi cakupan wilayah calon provinsi, nama calon provinsi, dan ibu kota calon provinsi, serta dukungan dana selama dua tahun serta untuk pelaksanaan pilkada pertama.
BACA JUGA: JE-MM tak Percaya Diri Mengaku Menang
Dia juga mengusulkan, agar semua kepala daerah cakupan wilayah calon provinsi untuk kembali duduk bersama dalam merancang langkah bersama menuntaskan gerakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Sumteng.
“Bahkan kita sangat berharap, agar para kepala daerah mengundang panitia deklarasi kembali untuk bermusyawarah sehingga semua kembali menyatu dalam semangat yang sama,” harapnya.
Sementara, sejumlah elit politik di Padang Lawas (Palas) menyatakan siap mendukung pembentukan Provinsi Sumteng. Karena pemekaran itu dinilai sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam percepatan akses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Seperti diutarakan Ketua PPP Kabupaten Palas yang juga anggota DPRD Palas Samson Fareddy Hasibuan. Menurutnya, pemekaran Provinsi Sumteng sudah lama digulirkan wacananya beberapa tahun lalu.
“Sehingga kami dari F-PPP, siap untuk mewujudkan hal itu dengan satu langkah dengan anggota DPRD dari fraksi lainnya, karena hal ini perlu dilakukan mengingat pemekaran Sumteng itu sudah menjadi dambaan masyarakat Tabagsel khususnya,” ucapnya.
Kemauan politik yang kuat juga harus ada dari berbagai elit politik lainnya. Sebab, jika hal ini dilakukan maka tidak tertutup kemungkinan langkah pemekaran ini akan terwujud. “Yang paling utama adalah satu langkah terpadu antara tokoh masyarakat, pemuda, elit parpol dan pejabat eksekutif di daerah terkait,” terangnya.
Hal sama juga disampaikan oleh Tokoh pemuda Palas Raja Parlindungan Nasution didampingi Swandi Siregar. Pembentukan Sumteng jangan terus menjadi wacana saja, tapi harus ada langkah konkrit baik itu secara politis maupun materil. “Karena sudah layak dan wajar dilakukan pemekaran terutama di wilayah Tabagsel,” tukas keduanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Palas dari Partai Golkar Syarifuddin Hasibuan juga mendukung pembentukan Prov Sumteng secara pribadi. “Secara pribadi saya sangat mendukung pembentukan Sumteng. Saya kira hal itu sudah wajar dan sepatutnya pusat menyetujuinya, apalagi dengan skala luas geografis Sumut yang tidak mampu memenuhi aspirasi masyarakat karena jarak pelayanan yang jauh,” ucap politisi senior Golkar Palas ini.
Kemudian ia juga siap mendorong secara politis kepada pemerintah untuk mewujudkan langkah pemekeran tersebut, karena hal ini merupakan kebutuhan masyarakat tabagsel yang harus diperjuangkan. (amr/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rumah Ibadah Dilempari, Sekolah Terpaksa Tutup
Redaktur : Tim Redaksi