JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi mengatakan penyelenggaraan jalan tol harus segera dievaluasi. Menurutnya evaluasi ini penting dilakukan karena penyelenggara jasa jalan tol terkesan tidak transparan dan hanya mengedepankan keuntungan.
"Pengelola jalan tol cenderung hanya mencari keuntungan tanpa memertimbangkan berbagai hal terkait kondisi masyarakat,” kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu (27/1).
Menurut Mulyadi, bukti mencari keuntungan itu terlihat dari kebijakan yang menaikkan tarif tol setiap dua tahun. Padahal kata dia, sesuai dengan logika umum, justru seharusnya jalan tol tarifnya harus turun terus sampai mencapai titik termurah karena hanya membutuhkan pembiayaan pemeliharaan. "Rumus perhitungannya harus turun. Saya tidak memahami matematika apa yang mereka gunakan untuk ini,” ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrat itu menjelaskan terjadinya inflasi bukanlah alasan untuk menaikkan tarif jalan tol. Sebab dari perhitungan investasi, biaya pengelolaannya akan semakin turun karena tidak ada lagi biaya pembebasan lahan yang mahal. Yang dibutuhkan hanyalah anggaran untuk pemeliharaan.
Mulyadi mencontohkan Tol Jagorawi dan tol dalam kota. Kata dia, jalal tol ini seharusnya sudah bisa digratiskan untuk masyarakat karena nilai investasinya sudah tertutupi sejak lama.
Makanya Mulyadi tidak membenarkan tindakan Jasa Marga yang belum mau mengratiskan jalan tol dalam kota dengan alasan keuntungannya digunakan untuk membuat jalan tol lainnya. “Konsesi tol itu per ruas jalan, jadi tidak bisa keuntungan satu ruas jalan tol digunakan untuk menutupi kerugian ruas jalan tol lainnya atau untuk membangun jalan tol lainnya," kata dia.
Desakan agar jalan tol dalam kota digratiskan akhir-akhir ini disuarakan lantang dari DPR. Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Ali juga bersuara keras mengusulkan agar Tol Jagorawi digratiskan karena nilai investasinya sudah kembali berkali-kali lipat. Marzuki juga meminta agar tol digratiskan di jam-jam sibuk agar antrean di pintu tol yang menjadi penyebab kemacetan tidak terjadi. (boy/jpnn)
"Pengelola jalan tol cenderung hanya mencari keuntungan tanpa memertimbangkan berbagai hal terkait kondisi masyarakat,” kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu (27/1).
Menurut Mulyadi, bukti mencari keuntungan itu terlihat dari kebijakan yang menaikkan tarif tol setiap dua tahun. Padahal kata dia, sesuai dengan logika umum, justru seharusnya jalan tol tarifnya harus turun terus sampai mencapai titik termurah karena hanya membutuhkan pembiayaan pemeliharaan. "Rumus perhitungannya harus turun. Saya tidak memahami matematika apa yang mereka gunakan untuk ini,” ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrat itu menjelaskan terjadinya inflasi bukanlah alasan untuk menaikkan tarif jalan tol. Sebab dari perhitungan investasi, biaya pengelolaannya akan semakin turun karena tidak ada lagi biaya pembebasan lahan yang mahal. Yang dibutuhkan hanyalah anggaran untuk pemeliharaan.
Mulyadi mencontohkan Tol Jagorawi dan tol dalam kota. Kata dia, jalal tol ini seharusnya sudah bisa digratiskan untuk masyarakat karena nilai investasinya sudah tertutupi sejak lama.
Makanya Mulyadi tidak membenarkan tindakan Jasa Marga yang belum mau mengratiskan jalan tol dalam kota dengan alasan keuntungannya digunakan untuk membuat jalan tol lainnya. “Konsesi tol itu per ruas jalan, jadi tidak bisa keuntungan satu ruas jalan tol digunakan untuk menutupi kerugian ruas jalan tol lainnya atau untuk membangun jalan tol lainnya," kata dia.
Desakan agar jalan tol dalam kota digratiskan akhir-akhir ini disuarakan lantang dari DPR. Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Ali juga bersuara keras mengusulkan agar Tol Jagorawi digratiskan karena nilai investasinya sudah kembali berkali-kali lipat. Marzuki juga meminta agar tol digratiskan di jam-jam sibuk agar antrean di pintu tol yang menjadi penyebab kemacetan tidak terjadi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Tinjau Pembuatan Pabrik Monorail
Redaktur : Tim Redaksi