BOGOR-Jelang Pemilu 2014, kinerja DPRD semakin menurun, khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Tak hanya anggaran, fungsi lain yang terganggu, yakni pengawasan kinerja eksekutif.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Gerakan Pemuda Sehat, Tigar Sugiri mengatakan, berdasarkan analisa dan survei yang dilakukan oleh timnya selama tiga bulan terakhir, mencatat lima penyebab lemahnya DPRD dalam mengawasi anggaran menghadapi tahun politik.
Faktor pertama pembahasan anggaran kurang transparan di Badan Anggaran (Banggar) dan lemahnya pengawasan pengolalaan anggaran di masing-masing SKPD.
"Banggar sejatinya, adalah badan bendahara partai politik yang selama ini diidentikkan dengan proses mafia anggaran itu sendiri,"ungkapnya.
Hal lainnya yang membuat DPRD lemah dalam hal pengawasan anggaran, adalah politik transaksional dan konflik kepentingan dalam penganggaran. “Saat ini, kita bisa lihat tingkat kehadiran dan absensi rapat saat sidang komisi atau paripurna hanya segelintir anggota dewan yg hadir," katanya.
Fokus para anggota dewan saat ini lebih ke arah manajemen transaksional konstituen. "Mereka lebih cenderung mengklaim, bila ada kegiatan peningkatan infrastruktur mrk mengklaim itu buah kerja mereka terutama di dapilnya,” kata dia.
Jebloknya kinerja parlemen terlihat dari absensi Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor. Tak kurang dari 40 persen daftar absensi tak terisi oleh anggota dewan dengan berbagai alasan.
“Tapi tidak terlalu signifikan seperti tahun lalu. Tahun ini masih terbilang normal,” kata Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor,Agus Zulkifli, kemarin.
Agus tak mau menyebut fraksi yang dinilai jeblok absensinya. “Kami masih sebatas memberi teguran saja. Ya, memang di tahun politik seperti sekarang, banyak anggota dewan yang sibuk mengurusi konstituen,” kata dia.
Seperti diketahui, saat ini ada lima fraksi di parlemen. Fraksi Golkar-Hanura, PDIP, PKS, Fraksi Gabungan dan Fraksi Demokrat. Hampir sebagian besar ruangan fraksi selalu kosong setiap hari.(yus)
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Gerakan Pemuda Sehat, Tigar Sugiri mengatakan, berdasarkan analisa dan survei yang dilakukan oleh timnya selama tiga bulan terakhir, mencatat lima penyebab lemahnya DPRD dalam mengawasi anggaran menghadapi tahun politik.
Faktor pertama pembahasan anggaran kurang transparan di Badan Anggaran (Banggar) dan lemahnya pengawasan pengolalaan anggaran di masing-masing SKPD.
"Banggar sejatinya, adalah badan bendahara partai politik yang selama ini diidentikkan dengan proses mafia anggaran itu sendiri,"ungkapnya.
Hal lainnya yang membuat DPRD lemah dalam hal pengawasan anggaran, adalah politik transaksional dan konflik kepentingan dalam penganggaran. “Saat ini, kita bisa lihat tingkat kehadiran dan absensi rapat saat sidang komisi atau paripurna hanya segelintir anggota dewan yg hadir," katanya.
Fokus para anggota dewan saat ini lebih ke arah manajemen transaksional konstituen. "Mereka lebih cenderung mengklaim, bila ada kegiatan peningkatan infrastruktur mrk mengklaim itu buah kerja mereka terutama di dapilnya,” kata dia.
Jebloknya kinerja parlemen terlihat dari absensi Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor. Tak kurang dari 40 persen daftar absensi tak terisi oleh anggota dewan dengan berbagai alasan.
“Tapi tidak terlalu signifikan seperti tahun lalu. Tahun ini masih terbilang normal,” kata Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor,Agus Zulkifli, kemarin.
Agus tak mau menyebut fraksi yang dinilai jeblok absensinya. “Kami masih sebatas memberi teguran saja. Ya, memang di tahun politik seperti sekarang, banyak anggota dewan yang sibuk mengurusi konstituen,” kata dia.
Seperti diketahui, saat ini ada lima fraksi di parlemen. Fraksi Golkar-Hanura, PDIP, PKS, Fraksi Gabungan dan Fraksi Demokrat. Hampir sebagian besar ruangan fraksi selalu kosong setiap hari.(yus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT KAI Tak Bosan Tertibkan Para Atapers
Redaktur : Tim Redaksi