jpnn.com, AMBON - DPRD Provinsi Maluku meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menyajikan data jumlah guru dari seluruh kabupaten dan kota sesuai sekolah asal.
Dewan melihat, laporan yang dibuat dindikbud tidaka sesuai dengan kondisi lapangan.
BACA JUGA: Mas Nadiem Harus Tahu Mengapa Ada Guru Honorer
"Kami sangat menyayangkan data yang disodorkan pihak Dikbud provinsi terkait dengan data guru dan penyebarannya di Kabupaten Seram Bagian Timur yang ternyata ada sebagian yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary di Ambon, Minggu (22/12).
Dikatakan, DPRD mengecek data-data penyebaran guru di setiap kabupaten/kota yang disodorkan dikbud provinsi, sebagai sampel di Kabupaten SBT, tetapi berdasarkan informasi yang disampaikan ternyata berbeda.
BACA JUGA: Jumlah Guru Honorer Membengkak, Ketum IGI: Setop Salahkan Pemda!
Disebutkan, ada beberapa data yang tidak sinkron terutama soal penyebaran dan kualitas guru.
Samson meminta Disdikbud Provinsi Maluku membuat data bukan hanya per kabupaten/kota, tetapi berbasis data dari masing-masing sekolah asal.
BACA JUGA: FPI Tidak Peduli SKT, Ngabalin: Anta Tinggal di Gurun Pasir atau di Mana?
"Supaya kita bisa mengetahui dengan pasti di satu sekolah itu jumlah gurunya berapa, guru mata pelajaran apa saja, dan yang tidak ada itu guru mata pelajaran apa," ujar Samson.
DPRD, lanjut Samson, juga perlu mengetahui guru yang statusnya Aparatur Sipil Negara, guru kontrak, dan honorer itu berapa banyak.
Sehingga nantinya bila ada guru yang menumpuk di satu sekolah, komisi dapat mengusulkan agar para guru ini dialihkan ke sekolah lain yang masih kekurangan tenaga pengajar.
Namun bila datanya hanya diambil per kabupaten/kota, maka komisi juga bakal mengalami kesulitan, katanya.
Untuk itu, Komisi IV telah meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pendidikan di Kabupaten SBT membuat data per sekolah, sehingga pihaknya bisa mengetahui dengan pasti penyebaran guru. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo