jpnn.com, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mendesak pemerintah pusat untuk menghapuskan sistem guru honorer. Sistem tersebut dinilai tidak manusiawi dan sangat merendahkan profesi guru.
"Sangat tidak layak kita menggantungkan harapan masa depan bangsa pada mereka yang hanya dibayar Rp100.000 per bulan dengan status yang tidak jelas," kata Ramli dalam pesan elektroniknya kepada JPNN.com, Rabu (18/12).
BACA JUGA: 2 Cara Komisi II DPR agar Honorer K2 Diangkat jadi PNS
Sebagai Mendikbud baru, Nadiem Makarim menurut Ramli, jangan sampai terpengaruh dengan sesat pikir para pejabat-pejabat yang ada dibawahnya, Nadiem harusnya berpikir lebih jernih tentang guru-guru honorer ini.
Nadiem harus tahu mengapa guru honorer dada dan apa peran mereka dalam menyelamatkan pendidikan Indonesia yang hampir saja lumpuh jika mereka tak direkrut untuk mengisi ruang-ruang kelas yang tanpa ada gurunya.
BACA JUGA: UN Dihapus, Guru Honorer Juga Harus Paham Asesmen Kompetensi
Ramli juga kembali menyoroti pusat yang selalu menyalahkan pemda karena guru honorer terus bertambah.
Tidak seharusnya Mendikbud Nadiem menyalahkan pemda soal keberadaan guru honorer. Menyalahkan pemda adalah bentuk lepas tangannya Kemendikbud terhadap problem kurangnya jumlah guru.
BACA JUGA: Selamat Pagi Honorer K2, Fraksi Gerindra DPR Berjuang untuk Anda
"Jadi ini jelas sesat berpikir yang mesti diluruskan dan sudah puluhan tahun sesat pikir ini dilestarikan, karena itu Nadiem Makarim sebaik tidak ikut-ikutan dalam kesesatan ini," seru Ramli Rahim.
Ditekankan Ramli bahwa keberadaan guru honorer sangat dibutuhkan pemda ketika pemerintah pusat tidak melakukan apa pun untuk mengatasi masalah kekurangan guru.
“Bisa dibayangkan apa jadinya pendidikan kita ini jika Pemda terutama kepala sekolah tidak menyelamatkan pendidikan kita dengan merekrut tenaga honorer untuk mengisi ruang-ruang kelas kosong yang ditinggalkan pensiunan PNS. Juga guru-guru yang diangkat menjadi kepala sekolah dan tidak diberi kewajiban mengajar lagi. Guru-guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah dan pejabat daerah dalam struktural pemerintahan.
Ramli mengatakan, pemerintah pusat tidak layak menyalahkan pemerintah daerah.
“Justru seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang sukses mengajak guru-guru yang mau secara ikhlas mengajar di sekolah-sekolah meskipun hanya diberikan honor Rp100.000 per bulan. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad