TOLITOLI – Para wakil rakyat di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng) berang. Pasalnya, Bupati Tolitoli HM Saleh Bantilan dan Wakil Bupati Tolitoli Amran Hi Yahya, yang tidak hadir pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten yang digelar di gedung wanita Labong Boki, Selasa (19/3).
Ketidakhadiran dua petinggi menurut anggota DPRD asal PDIP Suyuti merupakan bentuk pelanggaran moral terhadap komitmen pembangunan daerah, apalagi menurutnya Musrenbang tersebut merupakan ajang pembahasan agenda pembangunan kedepan.
"Ketidakhadiran Bupati atau wakilnya, memang tidak mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang, namun secara etika, saya menilai bupati tidak memiliki tanggung jawab secara moral," jelas Suyuti kepada Radar Sulteng (JPNN Group).
Dia juga menyayangkan kinerja panitia yang tidak melakukan perencanaan yang matang dalam menggelar Musrenbang tersebut, mestinya dalam menentukan jadwal pelaksanaan, perlu menyesuaikan waktu dan memperhatikan agenda kegiatan kepala daerah, agar tidak tabrakan dengan kegiatan lainnya.
Selain itu, dia juga menyayangkan pimpinan DPRD Tolitoli yang juga tidak hadir dalam pembukaan Musrenbang yang turut dihadiri dua anggota DPRD Provinsi Sulteng, sebab ada pemaparan pokok pikiran yang harus disampaikan langsung oleh pimpinan DPRD menyangkut agenda pembangunan. "Beruntung saat itu, ada pak Rahmat Ali (anggota DPRD) yang meskipun tidak menyangka akan mewakili pimpinan DPRD memaparkan pokok pikiran DPRD secara kelembagaan," ungkap Suyuti.
Sementara Sekretaris panitia Musrenbang Ramli SH yang dimintai tanggapanya mengenai komentar tersebut menjelaskan, sebelum menentukan hari pelaksanaan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Bantilan sekaligus meminta penyetujuan dan penetapan waktu dan tempat pelaksanaan, namun diluar perencanaan tiba-tiba Bupati Bantilan memiliki kegiatan yang cukup mendesak di luar daerah,m sehingga tidak dapat menghadiri pembukaan.
"Sebelum ditetapkan tanggal 19-20 Maret, kami telah meminta persetujuan dan kesiapan beliau bupati,red), dan beliau menyatakan siap hadir. Namun tidak disangka sehari sebelumnya kami dapat info bahwa bupati ada kegiatan mendesak. Begitu juga wakil bupati yang memiliki kegiatan di Palu," terang Ramli.
Untuk itu, Ramli menampik jika pihaknya dikatakan tidak siap maupun tidak memiliki perencanaan yang matang dalam menggerlar Musrenbang tahun ini. Menurutnya, kekurangan yang terjadi pada kegiatan yang digelar oleh Bappeda tersebut merupakan kendala non teknis. "Saya kira keliru jika kami dikatakan tidak matang dalam perencanaan ataupun tidak siap. Ini kendala non teknis dan di luar perkiraan," tandas Ramli. (yus)
Ketidakhadiran dua petinggi menurut anggota DPRD asal PDIP Suyuti merupakan bentuk pelanggaran moral terhadap komitmen pembangunan daerah, apalagi menurutnya Musrenbang tersebut merupakan ajang pembahasan agenda pembangunan kedepan.
"Ketidakhadiran Bupati atau wakilnya, memang tidak mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang, namun secara etika, saya menilai bupati tidak memiliki tanggung jawab secara moral," jelas Suyuti kepada Radar Sulteng (JPNN Group).
Dia juga menyayangkan kinerja panitia yang tidak melakukan perencanaan yang matang dalam menggelar Musrenbang tersebut, mestinya dalam menentukan jadwal pelaksanaan, perlu menyesuaikan waktu dan memperhatikan agenda kegiatan kepala daerah, agar tidak tabrakan dengan kegiatan lainnya.
Selain itu, dia juga menyayangkan pimpinan DPRD Tolitoli yang juga tidak hadir dalam pembukaan Musrenbang yang turut dihadiri dua anggota DPRD Provinsi Sulteng, sebab ada pemaparan pokok pikiran yang harus disampaikan langsung oleh pimpinan DPRD menyangkut agenda pembangunan. "Beruntung saat itu, ada pak Rahmat Ali (anggota DPRD) yang meskipun tidak menyangka akan mewakili pimpinan DPRD memaparkan pokok pikiran DPRD secara kelembagaan," ungkap Suyuti.
Sementara Sekretaris panitia Musrenbang Ramli SH yang dimintai tanggapanya mengenai komentar tersebut menjelaskan, sebelum menentukan hari pelaksanaan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Bantilan sekaligus meminta penyetujuan dan penetapan waktu dan tempat pelaksanaan, namun diluar perencanaan tiba-tiba Bupati Bantilan memiliki kegiatan yang cukup mendesak di luar daerah,m sehingga tidak dapat menghadiri pembukaan.
"Sebelum ditetapkan tanggal 19-20 Maret, kami telah meminta persetujuan dan kesiapan beliau bupati,red), dan beliau menyatakan siap hadir. Namun tidak disangka sehari sebelumnya kami dapat info bahwa bupati ada kegiatan mendesak. Begitu juga wakil bupati yang memiliki kegiatan di Palu," terang Ramli.
Untuk itu, Ramli menampik jika pihaknya dikatakan tidak siap maupun tidak memiliki perencanaan yang matang dalam menggerlar Musrenbang tahun ini. Menurutnya, kekurangan yang terjadi pada kegiatan yang digelar oleh Bappeda tersebut merupakan kendala non teknis. "Saya kira keliru jika kami dikatakan tidak matang dalam perencanaan ataupun tidak siap. Ini kendala non teknis dan di luar perkiraan," tandas Ramli. (yus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MUI Nilai Kuisioner soal Karaoke Terlambat
Redaktur : Tim Redaksi