JAKARTA- Alokasi anggaran Rp 94,7 miliar untuk 38.756 siswa tidak mampu di ibu kota, mendapat pengawalan ketat DPRD DKI Jakarta. Hal ini untuk menghindari pelaksanaan dan realisasi program yang kurang sosialisasi dan tidak transparan serta penyelewengan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengatakan, alokasi anggaran untuk program ini merupakan pengejewantahan amanat konstitusi, baik UUD 45, dan Perda. Tujuanya, untuk mencerdaskan anak bangsa melalui tahapan wajib belajar 12 tahun. “Sekaligus sebagai komitmen terhadap politik anggaran pro rakyat,” ujar Dwi Rio, kemarin (24/1).
Menurutnya, agar program tepat sasaran, pelaksanaannya harus terus diperbaiki. “Karena tahun lalu belum optimal menjangkau yang berhak, terutama kurangnya sosialisasi kepada siswa dan ortu siswa bahkan ke sekolah-sekolah karena ada beberapa kepsek yang belum tahu ada program ini,” bebernya.
Pelaksanaan dan realisasi program yang kurang sosialisasi dan tidak transparan kata Rio, sangat besar kecenderungannya untuk terjadi penyelewengan. “Untuk itu para pelaksana anggaran program ini harus tegas komitmennya,” tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag Kekurangan Guru Agama
Redaktur : Tim Redaksi