jpnn.com - MANADO--Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 dalam Rangka Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado Tahun 2015, menjadi ajang bagi anggota DPRD menggempur Wali Kota GS Vicky Lumentut.
Jonas R Makawata, politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan masalah sertifikasi yang dari tahun ke tahun terus menjadi persoalan. Akibatnya banyak guru yang tak dicairkan dana sertifikasi walaupun telah memiliki SK sebagai penerima dana sertifikasi tersebut.
"Ini ada kesalahan yang seharusnya bisa diurai benang kusutnya. Selama ini kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan membuat para guru justru seperti bola pingpong walaupun sudah memegang SK pencairan sertifikasi," kata Makawata, Rabu (13/7).
Menurut Makawata, kurang proaktifnya Dinas Pendidikan membuat para guru justru mengalami kerugian karena banyak dana sertifikasinya tidak dicairkan hingga beberapa tahun.
BACA JUGA: Libur Lebaran Angkat Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Borobudur
"Kasihan dunia pendidikan kalau semuanya guru yang urus sendiri. Nanti yang jadi korban anak siswa, karena guru yang bolak-balik mengurusi sendiri sertifikasinya karena Dinas tidak proaktif," ujar Makawata.
Sementara, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut menyebutkan jika persoalan sertifikasi adalah miskomunikasi, di mana untuk bisa mendapatkan SK sertifikasi itu harus ada verifikasi sebelum kemudian SK tersebut menjadi bukti untuk bisa mencairkan di bank. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Brexit Makan Belasan Korban, Anggota Komisi V Ini Bilang..
BACA JUGA: Hayooo, Jangan Macam-macam Sama Pengelolaan Dana Desa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Jabatan Komandan Pos TNI AL Diserahterimakan
Redaktur : Tim Redaksi