jpnn.com - SAMPIT - Memasuki masa akhir jabatannya, anggota DPRD Kotim masih sempat mengagendakan "plesiran" berbalut bimbingan teknis (bimtek) ke luar daerah.
Meski input yang dihasilkan masih tanda tanya, setidaknya uang rakyat yang dikelurkan untuk membiayai satu kali bimtek - dengan catatan bimtek diikuti seluruh anggota dewan - mencapai ratusan juta.
BACA JUGA: Pesangon Anggota Dewan Rp10 Juta
Penelusuran Radar Sampit (Grup JPNN) agenda bimtek dijadwalkan selama empat hari dan dimulai sejak Rabu (4/6) lalu. Keberangkatan para wakil rakyat tersebut membuat gedung mereka bertugas tampak sepi. Kemarin (6/6) di Komisi I hanya terlihat satu orang anggota yakni Syaban H Mansur.
Di Komisi II kosong melompong alias tidak berpenghuni dan di Komisi III lebih baik, terlihat tiga orang anggota yakni, Yohanes Aridian , Muahmmad Saleh, Maya Kandau.
BACA JUGA: Kantor Hukum Yusril Legowo Eldin jadi Wako Definitif
Dikonfirmasi agenda bimtek tersebut, Yohanes Aridian justru mengaku tidak mengetahui. Bahkan Yohanes mengaku mendekati masa berakhirnya jabatan anggota DPRD Kotim periode 2009-2014, Komisi III tempat dirinya bertugas kerap tidak transparan terhadap kegiatan yang dijalankan.
"Terus terang saja kami tidak tahu apakah saat ini ada kegiatan bimtek. Sejauh ini memang transparasi di internal komisi III sudah tidak ada lagi, tahu-tahu sebagian anggota menghilang. Apakah mereka ada kegiatan bimtek, studi banding atau lainnya, saya tidak tahu," ucap Yohanes, Jumat (6/6).
BACA JUGA: BKN Pastikan tak Akan Proses NIP Honorer K2 Tanpa SPTJM
Secara blak-blakan, Yohanes menuding ada empat anggota Komisi III yang saat ini keberangkatannya tidak jelas. Dan parahnya perjalanan dinas tersebut sudah disetujui pimpinan DPRD Kotim.
Dihadapan wartawan koran ini, Yohanes mencoba menghubungi salah satu dari keempat anggota tersebut yang melakukan perjalanan dinas. Namun, jawaban yang diberikan tidak memuaskannya. "Dengar sendiri kan mereka tidak bisa menjawab ke mana perjalanan dinasnya," ucap Yohanes.
Sementara anggota DPRD lainya, Djunaedy Drakel tak membantah jika perjalanan dinas saat ini banyak melenceng dari peruntukkannya dan itu patut dipertanyakan. Namun, setiap kali dipertanyakan di internal komisi ataupun langsung ke unsur pimpinan, dirinya tidak pernah mendpatkan jawaban memuaskan.
Penelurusan Radar Sampit, dana yang dikeluarkan negara untuk membiayai satu orang anggota dewan yang melakukan bimbingan teknik tujuan Jakarta selama empat hari cukup besar. Satu orang setidaknya mendapatkan Rp 6,8 juta. Nah, jika dalam satu bulan keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 35 orang melakukan satu kali perjalanan dinas tujuan jakarta maka dana yang dikeluarkan sebesar Rp.240.660.000.
Sementara pengamat sosial di Kotim, Tedy Kustandi mengatakan bahwa perjalanan dinas, semisal bimtek ataupun kunker banyak yang tidak memberikan hasil positif bagi kemajuan daerah. Karennya tak salah jika, publik menuding perjalanan dinas tersebut hanyalah topeng untuk menutupi agenda plesiran para wakil rakyat tersebut.
"Jujur saya tidak mengetahui hasil bimtek, kunker selama ini untuk daerah bahkan ekspos di media juga tidak ada. Jadi tak salah jika banyak pihak yang mempertanyakan hasilnya," kata Tedy. (ang/ton)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Strategi Banyuwangi Pacu Partisipasi Publik dalam Pembangunan
Redaktur : Tim Redaksi