jpnn.com - CIREBON -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melanjutkan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Di Cirebon Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat terhadap 2.500 bidang tanah.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Andi Rapiuddin. Dalam rilisnya, Kamis (20/3), Rapiuddin mengakui masih banyak kekurangan dan belum bisa memenuhi permintaan masyarakat Cirebon secara keseluruhan.
BACA JUGA: Sky Aviation Tak Mengudara Di Pekanbaru Hingga Akhir Bulan Maret
"SDM kita terbatas, terutama untuk tim pengukuran dan kita juga, tahun ini, hanya memperoleh jatah anggaran dari BPN Pusat untuk 2.500 bidang lahan, padahal di Kabupaten Cirebon ini ada sekitar 400 desa," kata Andi Rapiuddin.
Namun Kantor Pertanahan Cirebon tidak ingin berputus asa. Unuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya telah dukungan Pemkab Cirebon agar bersedia ikut menganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA: PLTU Pangkalan Susu Tunggu Enam Bulan Lagi
"Kita sudah mengajukan surat permohonan ke Pemkab Cirebon, namun menurut Sekretaris daerah, menunggu dilantiknya bupati yang baru," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat masih sering salah paham spoal biaya pembuatan sertifikat dalam prona. Saat ini, kata dia, yang ditanggung pemerintah hanya biaya pendataan, pengukuran dan penerbitan sertifikat.
BACA JUGA: Tersangka Pembakar Lahan Riau jadi 67 Orang
"Di luar itu, seperti pembuatan akte jual beli atau akte girik, BPHTB, PPh, dan materai tetap dibebankan pada pemilik lahan yang akan memperoleh Prona. BPN hanya menerima kalau berkas sudah lengkap," jelasnya.
Sementara itu, sejumlah kepala desa di Cirebon berharap BPN menyelenggarakan Prona secara bersamaan dalam satu lahan. "Timbul anggapan dari masyarakat adanya pilih kasih dalam pemberian sertipikat melalui Prona ini," kata Sumarno, Kepala Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
Demikian pula yang dikatakan mantan Kepala Desa Cikansas, Kecamatan Beber, Toto Darmanto. "Saya harap seluruh lahan diberikan sertipikat karena masyarakat di sini sangat antusias untuk memiliki sertipikat mengingat gratis dibanding membuat sertipikat melalui jalur biasa yang biayanya besar," ujarnya.
Sumarno maupun Toto menegaskan, pihaknya tidak menarik pungutan dari warga peserta Prona. "Paling sukarela warga memberikan rokok atau kopi dan minuman pada petugas pengukuran, serta meterai Rp6.000 per lembar yang jumlahnya tiga buah," ujar Sumarno. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan: Listrik di Sumut Teratasi tapi Masih Rawan
Redaktur : Tim Redaksi