jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai mafia pelabuhan harusnya disikat karena membuat ekonomi negara sulit berkembang.
Karena itu, Luhut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian menindak tegas praktik-praktik melawan hukum di sana.
BACA JUGA: Menko Luhut Sampaikan Kabar Gembira Kepada Presiden Jokowi
"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo, kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam diskusi yang diselenggarakan Stranas PK, Kamis (11/11).
Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua KPK Firli Bahuri.
BACA JUGA: Luhut Binsar Menyoroti Masalah Ini, Lantas Meminta KPK Mengawasi
Luhut mengatakan 80 persen perdagangan internasional masih menggunakan transportasi laut sehingga objeknya sangat vital untuk pertumbuhan suatu negara. Namun, di Indonesia, pelabuhannya tidak tertata sehingga membuat harga transportasi menjadi mahal.
Pensiunan tentara ini mengharapkan sistem pelabuhan di Indonesia efisien. Pemerintah saat ini tengah berupaya mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
BACA JUGA: Kesaksian Luhut Binsar soal Presiden Jokowi Dekat dengan Pangeran MBZ
"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," ujar Luhut.
Di balik upaya pemerintah itu, Luhut melihat ada pihak-pihak yang sengaja memperlambat prosesnya. Mafia itu memaksa sistem tetap sulit.
"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," tutur Luhut.
Dia juga mengajak Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan untuk menyikat pihak-pihak yang merugikan itu. KPK dan Polri juga diminta berani tindak tegas orang-orang yang bermain.
"Ayo, kita bawa orang ini. Sudah jelas merusak sistem kita," kata purnawirawan TNI pangkat bintang empat itu. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Adil
Reporter : Fathan Sinaga