JAKARTA--Warga keturunan Tionghoa yang tergabung dalam Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) meminta pemerintah memperhatikan hak sipil mereka.
Hak sispil yang dimaksud antara lain mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas agama yang dianut dan ditambahkan mata pelajaran agama Khonghucu di sekolah, untuk diajarkan kepada siswa yang menganutnya.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Wanse Wawan Wiratna dalam sambutannya di Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2564 di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).
Dalam acara itu hadir Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono dan istri Herawati Boediono, Shinta Nuriyah Wahid, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Ada juga beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendikbud Muhammad Nuh, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
"Dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah ditetapkan peraturan yang pada intinya umat Khonguchu boleh mencantumkan agamanya di KTP. Di beberapa tempat ada yang belum. Kami juga berharap di kurikulum sekolah ada juga untuk siswa Konghucu," ujar Wawan.
Perayaan Imlek tahun ini mengangkat tema 'Rasa Malu Besar Artinya Bagi Manusia' atau dalam bahasa Tiong Hoa " zhi chi shang de". Perayaan Imlek ini merupakan perayaan yang ke 14 kali-nya dilaksanakan secara terbuka.
Tema ini sengaja diangkat untuk menyegarkan kembali kesadaran tentang pentingnya hidup lurus sesuai tata nilai dan norma hidup. Menurut Wawan, warga Indonesia harus bersama-sama mengutamakan kejujuran dan pantang korupsi, sebagai bentuk rasa malu.
Wawan juga mengucapkan terimakasih kepada mantan Presiden Gus Dur dan Megawati yang menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama. Warga keturunan Tionghoa berharap tetap mendapat kesempatan yang sama untuk turut serta memajukan bangsa Indonesia melalui caranya masing-masing.
"Terima kasih karena kita bisa merayakan Imlek secara nasional sejak Presiden Gus Dur yang memberikan kebebasan kepada umat Konghucu dan Tionghoa. Sejak tahun 2002 juga menjadi libur nasional pada saat Presiden Megawati," tutup Wawan. (flo/jpnn)
Hak sispil yang dimaksud antara lain mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas agama yang dianut dan ditambahkan mata pelajaran agama Khonghucu di sekolah, untuk diajarkan kepada siswa yang menganutnya.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Wanse Wawan Wiratna dalam sambutannya di Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2564 di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).
Dalam acara itu hadir Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono dan istri Herawati Boediono, Shinta Nuriyah Wahid, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Ada juga beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendikbud Muhammad Nuh, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
"Dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah ditetapkan peraturan yang pada intinya umat Khonguchu boleh mencantumkan agamanya di KTP. Di beberapa tempat ada yang belum. Kami juga berharap di kurikulum sekolah ada juga untuk siswa Konghucu," ujar Wawan.
Perayaan Imlek tahun ini mengangkat tema 'Rasa Malu Besar Artinya Bagi Manusia' atau dalam bahasa Tiong Hoa " zhi chi shang de". Perayaan Imlek ini merupakan perayaan yang ke 14 kali-nya dilaksanakan secara terbuka.
Tema ini sengaja diangkat untuk menyegarkan kembali kesadaran tentang pentingnya hidup lurus sesuai tata nilai dan norma hidup. Menurut Wawan, warga Indonesia harus bersama-sama mengutamakan kejujuran dan pantang korupsi, sebagai bentuk rasa malu.
Wawan juga mengucapkan terimakasih kepada mantan Presiden Gus Dur dan Megawati yang menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama. Warga keturunan Tionghoa berharap tetap mendapat kesempatan yang sama untuk turut serta memajukan bangsa Indonesia melalui caranya masing-masing.
"Terima kasih karena kita bisa merayakan Imlek secara nasional sejak Presiden Gus Dur yang memberikan kebebasan kepada umat Konghucu dan Tionghoa. Sejak tahun 2002 juga menjadi libur nasional pada saat Presiden Megawati," tutup Wawan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkaca dari Kasus Dera, Kemkes Buat Program Online
Redaktur : Tim Redaksi