jpnn.com, CIREBON - MPR RI bekerja sama dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Aston, Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat (23/6)..
Acara yang mengusung tema sentral 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik MPR RI (Layanan Audiensi Penerimaan Delegasi dan Layanan Informasi MPR RI)' itu menghadirkan sejumlah narasumber.
BACA JUGA: Lewat Forum Ini, Siti Fauziyah Minta Mahasiswa Beri Masukan Terhadap Layanan Publik MPR
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Indro Gutomo dalam paparannya menyampaikan Forum Konsultasi Publik merupakan program yang diinisiasi Biro Humas Setjen MPR.
Kegiatan yang dilaksanakan di Cirebon ini merupakan penyelenggaraan yang kedua.
BACA JUGA: Raja dan Sultan Nusantara Tuntut MPR Kembali jadi Lembaga Tertinggi Negara
FKP pertama dilaksanakan di Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Februari 2023 lalu.
Indro Gutomo menjelasan alasannya dipilihnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai penyelenggaraan FKP MPR kedua.
"Selain merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkualitas, civitas academika IAIN juga adalah sahabat MPR yang selalu bersinergi dengan MPR dalam membahas masalah kebangsaan," kata Indro Gutomo.
Dijelaskan Indro, FKP MPR merupakan wadah meminta masukan kepada masyarakat terhadap layanan publik MPR yang sudah berjalan.
Hal ini merupakan implementasi amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Tiga tahun kemudian muncul peraturan pemerintah tentang pelayanan publik secara terpadu, yakni di PP 96 Tahun 2012," terangnya.
Indro menyampaikan melalui PP 96/2012 diamanatkan bahwa salah satu syarat peningkatan pelayanan publik adalah dengan mengikutsertaan, partisipasi masyarakat terhadap evaluasi peningkatan pelayanan publik itu sendiri.
"Begitupun di MPR, mekanisme pelayanan publiknya perlu dievaluasi juga oleh masyarakat. Nah, adik-adik mahasiswa ini adalah perwakilan dari masyarakat itu, apalagi adik-adik semua pernah dua kali berkunjung ke gedung MPR RI, sehingga tahu persis apa saja yang perlu dibenahi," kata Indro di hadapan mahasiswa IAN Syekh Nurjati Cirebon
Terkait pelayanan publik, Indro Gutomo, menjelaskan bahwa ada tiga jenis pelayanan publik yang perlu ditingkatkan dan perlu mendapat masukan dari mahasiswa sekalian.
Pertama, pelayanan informasi, yakni masyarakat yang datang dan meminta informasi kepada MPR.
Kedua, penyerapan aspirasi masyarakat.
Di sini, masyarakat menyampaikan aspirasi langsung maupun tak langsung.
Ketiga, pengaduan masyarakat.
Artinya, ada masyarakat yang mengadukan permasalahannya dan ingin ada solusi serta tindak lanjutnya.
Tiga hal itu diwadahi oleh dua elemen, yakni PPID sebuah pelayanan informasi, kemudian sistem Penerimaan Delegasi.
"Nah, di poin-poin itulah, adik-adik diharapkan bisa memberikan masukan bagaimana penerimaan delegasi menjadi lebih baik, lalu bagaimana PPID juga menjadi lebih efektif," paparnya.
Masukan atau rekomendasi yang dihasilkam dalam acara ini, diungkapkan Indro Gutomo, ada dua jenis.
Pertama, masukan dari narasumber, yakni rektor.
Kedua, rekomendasi yang datang dari mahasiswa senagai peserta.
Kemudian nanti di akhir penutup tentu saja moderator akan merangkum apa intisari rekomendasi rektor maupun mahasiswa.
Semuanya, nanti akan tercatat dan akan ditindaklanjuti dengan baik oleh MPR.
Pemaparan berikutnya disampaikan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof Aan Jaelani, dan narasumber lainnya dari Biro Humas Setjen MPR Yenita Revi, dan Try Syilvani.
Sebagai informasi, acara yang dibuka Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Siti Fauziah itu turut dihadiri pejabat IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yakni Prof Jamali (wakil rektor I), Prof Ilman Nafi'a (wakil rektor II), Prof Hajar (wakil rektor III), dan para mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai peserta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi