jpnn.com, JAKARTA - Mantan Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengaku dizalimi atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituduhkan padanya.
Menurut dia, dakwaan korupsi proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tidak berunsur korupsi atau suap.
BACA JUGA: Angkasa Pura 2 dan Pelindo Raih Penghargaan BUMN Terbaik
Dalam pemeriksaan terdakwa, Andra mengaku tak ada sedikit pun unsur suap. Dia mengatakan hubungannya dengan mantan Dirut PT INTI Darman Mappangara hanya sebatas utang piutang.
"Urusan saya dengan Pak Darman ini adalah sebenarnya utang piutang, tidak ada satu pun saksi yang disampaikan JPU ini adalah suap menyuap. Jadi saya aneh juga kalau disangkakan sebagai suap," kata Andra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/3).
BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah: Kode Etik Baru KPK Bertentangan dengan Pancasila
Menurut dia, perjanjian utang piutang dengan Darman sudah disepakati jauh sebelum adanya proyek BHS. "Kok malah dibilang sebagai modus?" kata dia menanyakan kepada majelis hakim.
Andra juga menegaskan jika sejak awal urusan proyek BHS ini bukanlah wewenangnya selaku Dirkeu PT AP II. Dia menilai kewenangan itu ada di Director of Engineering & Operation PT Angkasa Pura II Djoko Murjatmodjo dan Direktur Pelayanan dan Fasilitas Bandara PT Angkasa Pura II Ituk Herarindri.
”Kewenangannya ada di Pak Joko, Bu Ituk tanda tangan kontrak dengan APP," jelas dia.
Oleh karena itu, Andra mengharapkan jaksa bisa melihat urusan utang piutang ini berbeda dengan suap sehingga dapat menuangkan dalam surat tuntutan, hal-hal yang berkeadilan.
"Iya saya merasa dizalimi. Urusan utang kok jadi suap," imbuhnya.
Dalam perkara ini, mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Yastrialsyah Agussalam didakwa menerima suap sebesar USD 71 ribu dan SGD 96.700 dari Darman Mappangara.
Suap itu agar PT INTI jadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS). (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga