jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai sudah saatnya sistem dan berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang.
Upaya tersebut bertujuan agar politik tidak dibiarkan sekadar menjadi perjuangan mencapai kekuasaan, melainkan menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara.
BACA JUGA: Bamsoet: IMI Bersama Gubernur NTB Siap Gelar MXGP 2022 di Samota
Pria yang akrab disapa Bamsoet menyampaikan hal tersebut di Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang berlangsung di Jakarta.
"Keberadaban bangsa dalam berdemokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah negara. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi negara yang kita cintai," kata Bamsoet saat memberikan sambutan secara virtual pada acara tersebut, Jumat (20/5).
BACA JUGA: Jefri Setiawan Pecahkan Rekor Dunia Bermain Piano, Bamsoet: Dia Sosok Remaja...
Ikhtiar dimaksud, lanjut Bamsoet, bertujuan agar tata kelola dalam bernegara, selain demokratis, juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat.
Ketua DPR ke-20 itu mengingatkan maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat.
BACA JUGA: Bamsoet Tegaskan jangan Sampai Perbedaan Politik jadi Penyebab Perpecahan
Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa.
Di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pemilihan langsung kepala daerah hingga menyebabkan masing-masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hierarki di atasnya.
"Akibatnya hubungan hierarkis antarpemerintah kabupaten dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara daerah dan pusat," ungkapnya.
Akibatnya lagi, imbuhnya berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota.
Karena itu, Bamsoet menganggap wajar jika ada sebagian pihak menilai demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi dan hanya memanjakan para elit politik, sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi