jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan sepakat dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang menekankan bahwa kemajemukan yang ada dalam diri bangsa, termasuk perbedaan agama, tidak boleh dijadikan sebagai bahan provokasi dan perpecahan.
Menurut pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu jangan sampai karena perbedaan pandangan politik justru menjadikan terpecah belah.
BACA JUGA: Bamsoet Apresiasi Megawati Terima Gelar Profesor Kehormatan dari SIA
Mengingat umat islam Indonesia memiliki potensi sosial dan ekonomi besar yang menjadi penopang kedaulatan Indonesia.
Menurut dia, besarnya kekuatan ekonomi umat islam Indonesia bisa dilihat dari laporan State of the Global Islamic Economy 2020/2021 yang melaporkan potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun.
BACA JUGA: Yoon Suk-yeol Dilantik jadi Presiden Korea Selatan, Bamsoet Bilang Begini
Terlebih, Indonesia naik ke peringkat 4 dari 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.
"Umat Islam Indonesia diakui Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) yang beranggotakan sejumlah ulama, pakar, dan tokoh muslim dunia, diketuai Prof. Dr. Syekh Ahmed Al-Tayeb yang saat ini menjabat sebagai Imam Akbar Al-Azhar," ujar Bamsoet seusai menghadiri Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Selasa (17/5).
BACA JUGA: Bamsoet: IMI Gencarkan Sosialisasi Tata Cara Berkendara Berkelompok
Menurut Bamsoet, Syekh Ahmed Al-Tayeb datang ke Indonesia bukan untuk mengajari umat islam Indonesia.
Melainkan belajar tentang islam moderat yang dipeluk warga Indonesia.
Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Pimpinan BPKH Iskandar Zulkarnain, Direktur Utama Bank Muamalat Achmad Kusna Permana, dan Wakil Ketua Umum MUI Basri Bermanda.
Hadir secara virtual antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua OJK Mahendra Siregar.
Ketua DPR RI ke-20 itu menambahkan, besarnya kekuatan ekonomi umat Islam Indonesia juga terlihat dari perputaran uang di daerah pada saat mudik lebaran 2022 yang diperkirakan mencapai Rp 258 triliun.
Ditunjang realisasi penarikan uang tunai pada periode Ramadan dan Lebaran mencapai lebih dari Rp 180 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset keuangan syariah tumbuh 17,32 persen year on year dengan nilai mencapai Rp 1.901,1 triliun per September 2021.
"Sektor keuangan non perbankan, pemerintah memberikan solusi perubahan iklim melalui pengembangan proyek hijau berbasis syariah yang disebut Green Sukuk," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menerangkan, nilai transaksi yang dicatatkan Indonesia mencapai 2,9 miliar dollar AS pada 2020.
Besarnya kekuatan ekonomi umat islam tersebut juga harus bisa dimanfaatkan oleh Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang ada di Indonesia.
Saat ini pemegang saham mayoritas Bank Muamalat adalah BPKH sebesar 82,7 persen.
BPKH resmi menjadi PSP Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group pada 15 dan 16 November 2021.
Selain BPKH, saham Bank Muamalat juga dipegang oleh IsDB sebesar 2 persen dan pemegang saham lainnya dengan porsi sebesar 15,3 persen.
"Dengan manajemen yang andal, publik menunggu kiprah Bank Muamalat agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi dalam peningkatan ekonomi syariah di Indonesia," pungkas Bamsoet. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Potensi Serbuan Pendatang Baru Pascalebaran, Bamsoet Minta Ini ke Pemprov DKI
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian