JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu menilai proses pencairan dana desa berbelit-belit. Akibatnya menurut Adrianus, realisasi pencairan dana desa tidak mencapai target.
"Untuk triwulan pertama tahun 2015 ini, realisasi dana desa baru mencapai 40 persen. Rendahnya realisasi anggaran tersebut karena prosesnya berbelit-belit sehingga menyulitkan aparatur pemerintahan yang relatif terbatas kemampuan sumber daya manusianya," kata Adrianus Garu, kepada JPNN, Minggu (22/11), mengungkap temuan reses empat anggota DPD asal NTT.
Contohnya lanjut dia, Pemerintah Desa di NTT harus menyiapkan sejumlah dokumen antara lain RPJMDes dan APBDes serta tenaga pendamping desa sebagai syarat pencairan dana desa.
Selain itu, Adrianus Garu juga mencatat banyak aspirasi dari staf desa untuk diangkat menjadi pegawan negeri sipil (PNS).
"Alasannya, supaya staf desa tidak terkontaminasi oleh perebutan jabatan kepala desa (Kades) setiap kali ada peristiwa pemilihan Kades," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Ini Faktanya Sumbar Dirugikan UU Desa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alamak! Pak JK Datang, Ruang Kongres HMI Masih Sepi
Redaktur : Tim Redaksi