jpnn.com, PULANG PISAU - Petani Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapatkan kunjungan Komisi IV DPR yang sedang melakukan tugas pengawasannya pada kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate pada Jumat (1/9).
Ada 18 anggota DPR hadir dan berdialog langsung bersama kelompok tani dan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Kick Off Food Estate di Papua, Siapkan Lahan Jagung 10 Ribu Hektare
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra Darori Wonodipuro mengatakan dirinya memahami dibutuhkan waktu yang panjang agar produksi Food Estate maksimal.
"Ternyata setelah dijelaskan kepala dinas, juga oleh Dirjen PSP, disebutkan produksi normalnya nanti bisa makan waktu enam tahun. Artinya harus terus simultan jangan sampai terjadi terputus program ini," ujar Darori.
BACA JUGA: Peneliti BRIN: Program Food Estate di Kalteng Sudah Tepat
Darori mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai direktur jenderal di Kementerian Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa mengelola lahan gambut bukanlah masalah yang mudah.
"Saya pernah waktu Pak SBY di sini saya ikut, ya enggak maksimal hasilnya. Nah, sekarang ternyata kita lihat produksinya walaupun belum maksimal baru tiga sampai lima ton, tetapi sudah tampak (terlihat hasilnya)," ungkap Darori.
Dia memahami bila para petani minta agar program ini dilanjutkan.
Karena itu, Darori mendorong pemerintah agar semua yang dibutuhkan terpenuhi, terutama air.
"Ya mudah-mudahan PUPR paham untuk melanjutkan proyek-proyek ataupun irigasi yang ada untuk pengairan pertanian, karena ini masih membutuhkan sentuhan pusat. Kemampuan petani sangat terbatas, kami akan mengimbau pada pemerintah Jokowi dan semua kementerian yang terkait agar ini menjadi perhatian," paparnya.
Dia meyakini keberadaan Food Estate bisa menjadi lumbung padi masa depan di Indonesia.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Hanan Rozak menilai yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melaksanakan program Food Estate sudah tepat.
Dia berharap pemerintah daerah yang menjadi lokasi Food Estate juga memberikan perhatian intensif terhadap program ini.
"Apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian itu sudah pas. Hanya masalahnya tindak lanjut di tingkat lapangan, tugas dengan lapangan ini adalah tugas pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Saya maksud adalah kalau kaitan dengan intensifikasinya kaitan dengan spesifikasinya sudah on the track," ujar Hanan.
Hanan Rozak menyampaikan masalah pengelolaan Food Estate ini, ekstensifikasi berbeda dengan intensifikasi biasa, dirinya menilai kelembagaan di tingkat bawah perlu ditingkatkan lagi.
"Perlu direvitalisasi lagi minimal seperti tadi dilaporkan satu kelompok itu ada 60 anggota dengan lahan 120 hektar. Ini sebenarnya satu perusahaan ini satu usaha tani 120 hektare," kata Hanan.
Menurutnya, menjadi tugas pemerintah pusat agar dilakukan pendampingan sehingga program ini tidak berhenti di sini.
"Ini baru sepuluh ribu hektare, nanti tahun depan kalau ada lagi ya ke lokasi yang lain," terangnya.
"Intinya ke depan ini harus dilanjutkan dengan pendampingan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam hal ini dinas pertaniannya, PPL-nya dan tentu saja petaninya," tambahnya.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerinda TaA Khalid juga menilai program Food Estate terbukti meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
Berkat program ini, masyarakat Pulang Pisau bisa lebih produktif.
"Alhamdulillah kami turun melihat langsung tadi respons masyarakat, harapan masyarakat ini harus dilanjutkan kendati memang kami menyadari untuk membangun fondasi ini enggak gampang. Ini enam tahun dibangun pelan-pelan, butuh waktu yang begitu panjang," ujar Khalid.
Khalid mengaku sudah berkomunikasi sendiri dengan masyarakat setempat maupun kelompok-kelompok tani yang menggarap Food Estate.
"Saya tadi mendengar langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat menginginkan Food Estate ini dilanjutkan," ungkapnya.
Dia mengatakan membangun Food Estate tidak semudah membalik telapak tangan.
Namun dia menilai kenyataan di lapangan sudah hampir jadi, sehingga jangan sampai ditinggalkan atau tidak dilanjutkan.
"Jadi 2024 ini menjadi perhatian kami agar apa yang sudah kita bangun enam tahun ini dapat berlanjut," ujar Khalid. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi