JAKARTA - Aktivis Papua meminta perlindungan kepada LPSK, Rabu (15/6). Dua aktivis itu mengaku mendapat ancaman dari oknum pejabat Papua. Bahkan ada upaya penangkapan dari oknum penegak hukum.
"Kami melapor kepada LPSK karena kami mendapat ancaman akan dibunuh," kata Koordinator Forum Peduli Kawasan Biak Jhon Mandibo, di Jakarta, Rabu (15/6).
John termasuk yang diancam. Ancaman pembunuhan itu diterimanya lewat SMS dari nomor yang tidak dikenal. Menurut dia, ancaman itu datang setelah melaporkan pejabat Mamberamoraya Biak Papua ke KPK.
"Padahal kami cuma melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara yang dinilai melakukan penyelewengan," katanya.
Namun, Jhon mengaku tidak gentar dengan ancaman itu demi menegakan hukum dalam upaya memberantas korupsi di tanah Papua.
"Kami minta penegak hukum serius betul-betul ditegakkan pemberantasan korupsi di Papua dan Papua Barat," kata dia.
Pihaknya juga minta Presiden Joko Widodo untuk segera mengawasi pemerintahan di Papua. "Karena begitu besar dana mengalir bukan untuk rakyat tapi pejabat, korupsi semakin tinggi," jelas dia.
Sementara Koordinator Forum Aparatur Peduli Kaimana, Mudasir Bogra mengatakan ia meminta perlindungan LPSK karena mendapat tekanan dari oknum pejabat lantaran kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
"Saya diadukan dengan tuduhan subjektif. Padahal kami kritik sesuai fakta, kami menyesalkan sikap ini," kata Mudasir.
Tekanan itu berawal ketika Mudasir dituduh melakukan kritik kepada Bupati Kaimana. Bahkan dia akan diproses hukum karena dituduh mencemarkan nama baik.
BACA JUGA: Mensos: Rekam Jejak Pak Tito Bagus, Cemerlang!
"Kami dikriminalisasi dengan UU ITE, bahkan saya diminta untuk segera ditahan," pungkasnya. (Boy/jpnn)
BACA JUGA: BPK Harus Berikan Hasil Audit Kemenkeu ke Penegak Hukum
BACA JUGA: Tito Karnavian, Bung Karno, dan Presiden Yugoslavia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementerian ATR Sudah Lebih 1,5 Tahun Bekerja, Mana Hasilnya?
Redaktur : Tim Redaksi