JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap bekerja dalam kondisi apapun. Sama sekali tidak terpengaruh dengan masalah ada tidaknya kursi menteri yang diduduki kader PKS
"Ada atau tidak kader kita di pemerintahan, PKS akan tetap bekerja untuk kejayaan bangsa," tegas Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy, Minggu (1/4).
Dia mengatakan, PKS pernah mengalami situasi berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. "Jadi hal itu gak ada masalah," tegasnya.
Dia menegaskan, kader PKS menempati posisi menteri itu dalam rangka menjalankan tugas partai, kapanpun pasti siap balik kanan bila diperintahkan partai.
"Kami ini bukan politisi-politisian sich, jadi tidak mengukur segala sesuatu dari kekuasaan," ungkap Anggota Komisi III DPR, itu.
Ia mengungkapkan, setiap kader selalu dididik untuk siap memimpin ataupun dipimpin. "Coba lihat pak Nur Mahmudi yang dulu presiden dan pernah menjadi menteri, tidak kagok saat ditugaskan menjadi wali kota. Atau Pak Hidayat yang dulu presiden dan mantan Ketua MPR tak sungkan ditugasi bersaing di Pilkada DKI, itu semua biasa di PKS," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Syofwatillah Mohzaib mengatakan penolakan PKS terhadap keputusan Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan pengakuan PKS ingin keluar dari koalisi. Menurutnya, penolakan PKS yang tak mau kompromi terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebagai langkah untuk mematikan pemerintah.
“Ini sudah pengakuan PKS minta keluar. Masak harga BBM tidak boleh disesuaikan dalam kondisi apapun? Mereka nampaknya ingin mematikan pemerintah. Mereka menolak penyesuaian tanpa kompromi, sementara pemerintah tetap dituntut harus tetap melaksanakan program-program pembangunan, ” ujar Syofwatillah kepada wartawan, Minggu (1/4). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Bisa Anulir Hasil Voting
Redaktur : Tim Redaksi