Ini menggambarkan, betapa sulitnya masyarakat mendapatkan BBM. Meskipun begitu, masyarakat terpaksa membelinya untuk bisa beraktivitas dan melancarkan kegiatan maupun operasional. Kelangkaan BBM itu, diduga imbas dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya di wilayah Banggai.
Kabag Perekonomian, Sekretariat Pemerintah Banggai, Hj Inayah Fauziah, Jumat (19/10), menuding penyebab kelangkaan dan antrian kendaraan di semua SPBU di kabupaten adalah permainan perusahaan nikel. Dan laporan masyarakat menyebutkan, kelangkaan BBM dimainkan oleh perusahaan nikel yang beroperasi di daerah ini.
BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat, dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan nikel.
“Kita belum mengetahui, apakah ada kerjasama perusahaan nikel dan SPBU atau tidak, itu masih dalam penyelidikan. Kita akan mencari bukti laporan tersebut,” katanya.
Kata Inayah, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak depot pertamina Luwuk, terkait sulitnya masyarakat mendapatkan BBM dan antrian memanjang yang mewarnai semua SPBU di Banggai. Hasil koordinasi menunjukan, stok BBM di depot Pertamina Luwuk masih cukup banyak.
Pendistribusian darii depot Pertamina kepada semua SPBU di kabupaten Banggai berjalan lancar. Namun, tingkat pengawasan dalam proses pendistribusian setelah BBM keluar dari Depot Pertamina yang tidak berfungsi. Disini letak persoalannya, sehingga ada indikasi BBM yang keluar dari depot Pertamina diarahkan ke perusahaan nikel.
Ada pula perusahaan nikel yang bekerjasama dengan oknum-oknum tertentu untuk mengambil BBM di setiap SPBU di kota Luwuk. Caranya, perusahaan menyewa sejumlah warga membeli BBM di SPBU dengan menggunakan jergen. Setiap warga dibebankan dua jergen berisi 40 liter.
“Kalau setiap orang mampu membeli 10 kali BBM di SPBU, maka mereka mampu mengumpulkan 800 liter BBM per orang perhari. Jadi wajar saja, kalau Banggai selalu terjadi kelangkaan BBM di pasaran, dibandingkan daerah lain. Padahal, pembagian jatah BBM telah dihitung sesuai kebutuhan,” katanya.
Untuk itu, tambah Inayah pihaknya baru mengikuti pertemuan di kota Palu terkait dengan kelangkaan BBM akibat adanya dugaan penyimpangan dalam proses pendistribusian. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah akan membentuk tim satuan tugas (satgas) yang khusus menangani persoalan BBM.
Tim satgas tersebut, merupakan gabungan dari seluruh instansi terkait, termasuk Polisi, TNI, Pol PP, kejaksaan, POM TNI, depot pertamina dan sejumlah instansi lainnya. Tim gabungan tersebut, akan melakukan pengawasan, pemantauan sekaligus memberikan tindakan tegas kepada pelaku penyimpangan BBM.
Ditanya ada dugaan keterlibatan aparat, Inayah mengaku, tidak ada persoalan. Karena dalam tim satgas gabungan, terdapat semua lembaga pemerintah termasuk polisi, TNI, POM TNI dan lembaga penegak hukum lainnya.
Buktinya, ada sejumlah aparat kepolisian yang dipecat akibat terlibat dalam kasus pelanggaran penyimpangan BBM. “Dan kami tidak akan memberikan teloransi terhadap oknum atau aparat yang sengaja bermain dan terlibat dalam masalah itu. Kita akan proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (rd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buntut Pembunuhan 2 Polisi di Poso, Polisi Razia Warga
Redaktur : Tim Redaksi