jpnn.com - JAKARTA - Aktivis HAM Usman Hamid mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan membiarkan polemik KPK vs Polri berlarut-larut hampir sebulan terakhir ini.
Presiden, kata dia, tidak cukup tegas untuk secepatnya menyelesaikan kasus-kasus seputar Polri dan KPK tersebut. "Ini akibat tidak tegasnya sikap presiden," kata Usman saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu, (8/2).
BACA JUGA: Jadi Ladang KKN, MenPAN-RB Hapus TKB
Selain itu, Usman menilai Jokowi hanya buang waktu dengan menunggu proses hukum yang dijalani Komjen Budi Gunawan. Sebaiknya, kata dia, presiden sejak awal mengambil keputusan terkait pencalonan Budi sebagai orang nomor satu di Polri yang tersangkut kasus dugaan gratifikasi.
"Silakan saja, presiden menunggu proses hukum. Tapi presiden harus ingat bahwa proses hukum praperadilan tidak akan hilangkan substansi dugaan korupsi suap dan gratifikasi yang disangkakan kepada Budi," tandas Usman. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Marwan Ajak Warga Kawasan Kumuh jadi Transmigran
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Ingin PAN Cetak Banyak Politikus Negarawan
BACA ARTIKEL LAINNYA... MenPAN-RB Minta PNS Sering Blusukan
Redaktur : Tim Redaksi