JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Emir Moeis, mengaku tak tahu dirinya telah dicegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak bisa bepergian ke luar negeri. Meski demikian Emir mengaku tak kaget dengan langkah komisi pimpinan Abraham Samad itu.
"Kosong saja, sebab sering dikaitkan dengan banyak kasus. Pernah BLBI, Miranda," kata Emir saat dihubungi JPNN, Selasa (24/7) petang.
Mantan Ketua DPD PDIP Kalimantan Timur itu menambahkan, dirinya sama sekali tak tahu jika masuk dalam bidikan KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek PLTU Tarahan di Lampung Selatan, Lampung. "Nggak tahu kasusnya apa," ucapnya.
Jika memang kasusnya PLTU Tarahan di Lampung Selatan, lanjut Emir, maka dirinya belum bedara di Panitia Anggaran (Panggar) DPR saat anggaran proyek tersebut dibahas. Selain itu Emir juga beralasan PLTU Tarahan adalah proyek dari pinjaman luar negeri.
"Itu proyek international, jadi kemungkinan tender internasional. Kalau nggak salah loan (pinjaman) internasional," tegasnya.
Apakah Emir merasa bakal menjadi tersangka? "Tersangkanya saya nggak tahu. Tapi siap kooperatif saja, menunggu dipanggil KPK," sambungnya.
Seperti diketahui, Emir dimasukkan dalam daftar cegah di Imigrasi atas permintaan KPK. Pencegahan itu terkait penyelidikan dugaan suap pada proyek PLTU Tarahan.
Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan KPK telah melakukan penyelidikan proyek PLTU Tarahan itu sejak 2011, sebagai pengembangan dari kasus korupsi proyek Customer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang menyeret mantan Dirut PLN Edhie Widiono Suwondo sebagai pesakitan. Dalam penyelidikan korupsi PLTU Tarahan, KPK juga sudah memasukkan dua nama dari pihak swasta, yakni Zulyansyah Putra dan Reza Roestam dalam daftar cegah.(pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Basrief Janji Tuntaskan Pelanggaran HAM 1965
Redaktur : Tim Redaksi