JAKARTA--Pemerintah masih bingung untuk menindaklanjuti data base honorer kategori dua (K2) yang sudah berada di 12 Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apakah data base sebanyak 558.899 honorer itu menjadi daftar peserta tes atau masih harus melewati uji publik.
"Kami masih harus melakukan pembahasan apakah data base ini akan langsung dijadikan daftar tes atau harus diuji publik," kata Kepala BKN Eko Sutrisno dalam rapat dengar pendapat panja pengawasan penyelesaian honorer tertinggal Komisi II DPR RI, di Senayan, Selasa (26/2).
Dijelaskannya, bila daftar honorer K2 tersebut langsung dites, akan terjadi penghematan anggaran yang cukup besar. Hanya saja kelemahannya, akan bermunculan data honorer siluman.
"Memang ada kekhawatiran muncul honorer siluman, namun kan ada tesnya sehingga otomatis akan teranulir. Apalagi setelah tes, hasilnya akan diumumkan sehingga yang siluman bisa teranulir," terangnya.
Sedangkan bila daftar honorernya diuji publik akan menyita anggaran besar meski tindakan manipulasi lebih kecil terjadi. Pejabat daerah jadi tidak berani untuk memasukkan daftar honorer siluman.
Hanya saja saat uji publik akan banyak anggaran dan waktu yang tersita. Sebab ketika uji publik dan banyak pengaduan yang masuk, pemerintah harus menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek kebenaran datanya.
"Kemungkinan kondisinya akan seperti honorer K1, itu sebabnya pemerintah berkeinginan melakukan tes dahulu, kemudian uji publik. Namun ini belum diputuskan dan masih dibahas terus," tandasnya. (esy/jpnn)
"Kami masih harus melakukan pembahasan apakah data base ini akan langsung dijadikan daftar tes atau harus diuji publik," kata Kepala BKN Eko Sutrisno dalam rapat dengar pendapat panja pengawasan penyelesaian honorer tertinggal Komisi II DPR RI, di Senayan, Selasa (26/2).
Dijelaskannya, bila daftar honorer K2 tersebut langsung dites, akan terjadi penghematan anggaran yang cukup besar. Hanya saja kelemahannya, akan bermunculan data honorer siluman.
"Memang ada kekhawatiran muncul honorer siluman, namun kan ada tesnya sehingga otomatis akan teranulir. Apalagi setelah tes, hasilnya akan diumumkan sehingga yang siluman bisa teranulir," terangnya.
Sedangkan bila daftar honorernya diuji publik akan menyita anggaran besar meski tindakan manipulasi lebih kecil terjadi. Pejabat daerah jadi tidak berani untuk memasukkan daftar honorer siluman.
Hanya saja saat uji publik akan banyak anggaran dan waktu yang tersita. Sebab ketika uji publik dan banyak pengaduan yang masuk, pemerintah harus menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek kebenaran datanya.
"Kemungkinan kondisinya akan seperti honorer K1, itu sebabnya pemerintah berkeinginan melakukan tes dahulu, kemudian uji publik. Namun ini belum diputuskan dan masih dibahas terus," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarik Paspor Anas, Imigrasi Dinilai Berlebihan
Redaktur : Tim Redaksi