jpnn.com - BATAM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memprioritaskan penanganan masalah beras di Batam yang indikasinya di luar ketentuan yang berlaku. KPPU menegaskan di Batam sudah terjadi pengoplosan beras dan penggantian merek beras oleh mafia atau pengusaha nakal.
"Jadi memang indikasinya sudah ada pengoplosan. Di mana beras dicampur yang kualitas bagus dengan kualitas yang tidak bagus. Juga ada beras yang dari luar kemasannya diganti di sini," kata Ketua KPPU Kota Batam, Lukman Sungkar di gedung DPRD Kota Batam, seperti dikutip dari batampos.co.id (JPNN.com), Jumat (20/11).
BACA JUGA: Waduh, KPU Pun Heran Kok Bisa Jimmy jadi Cawalkot Manado?
Lukman enggan membeberkan lebih jauh mengenai proses kecurangan yang dilakukan oleh oknum pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.
"Tidak mungkin kami publish secara terbuka, masih dalam penyelidikan," katanya.
BACA JUGA: HEBAT... Kapal Bakamla Kini Bisa Deteksi Kapal-Kapal yang Bawa Barang Berbahaya
Penyelidikan masalah beras di Batam ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk untuk beras impor yang ada di Batam. Ini juga dilakukan di Surabaya dan daerah lainnya.
"Jadi kita menyelidiki kasus ini atas inisiatif kita sendiri. Laporan ini belum ada. Ini koordinasi kita dengan pusat dan yang ada di daerah," katanya.
BACA JUGA: BANGGA Banget... Kapal Canggih Bakamla Dibuat di Batam Loh, Ini Wujudnya...
Lukman Sungkar mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil distributor untuk minta penjelasan dan pengumpulan data. Menurutnya, Batam ini unik dalam hal beras.
"Beras yang kita makan selama ini kan beras impor, sedangkan impor ini tidak diizinkan. Ini yang kita inginkan, agar ada langkah khusus misalnya memberikan legalitas," katanya.
Tetapi tidak menutup kemungkinan, menurutnya beras impor yang didatangkan distibutor atau pengusaha secara tak resmi ke Batam akan merembes ke daerah lain. Karena selama ini juga tidak diketahui berapa banyak beras yang masuk ke Batam dari luar.
"Siapa yang mengetahui berapa banyak beras impor yang masuk ke Batam. Dan siapa yang jamin ini tidak keluar dari Batam," katanya.
Terkait alasan-alasan ini, ia berharap agar ada tindakan yang tegas dari pemerintah. Sehingga alasan klasik untuk memenuhi kebutuhan lokal bisa dihentikan.
"Pemerintah harus tegas. Jangan jadi alasan mengenai mahalnya beras lokal sehingga harus diimpor, padahal impornya justru sangat banyak. Ada kok beras sekarang tidak langka," katanya.
Selanjutnya temuan-temuan ini nantinya akan dilaporkan ke pusat dan akan dilihat apakah kasus yang ada di Batam ini ada korelasinya dengan kasus yang ada di daerah lain. Selain beras, masalah gula dan garam juga menjadi perhatian serius dari KPPU.
"Kita sangat serius terkait beras ini. Ini sesuai anjuran dari pak Presiden untuk konsen dalam hal pangan ini," tutup Lukman.
Tumbur M Sihaloho, anggota komisi I DPRD Kota Batam mendukung upaya KPPU dalam penegakan hukum terhadap pemain beras di Batam. Apalagi sampai ada tindakan pengoplosan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab.
"Kalau ada pengoplosan, maka yang kasihan adalah warga. Kita mendukung ini untuk ditertibkan," katanya.
Meski menurutnya, memang masih ada kemungkinan lain yang perlu diantisipasi, misalnya beras impor yang masuk melalui Batam tetapi justru dikirim ke luar daerah. Terlebih kalau ada beras impor murah yang dijual dengan harga mahal ke luar Batam.
"Kita tidak tahu berapa dibeli dari luar negeri. Bisa saja murah dibeli, dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Kuotanya juga kita tidak tahu," katanya.
Sementara itu, Yudi Kurnain ketua Komisi II DPRD Kota Batam mengatakan bahwa jalan satu-satunya mengatasi masalah beras di Batam adalah dengan membuka kran impor. Menurutnya, Batam tidak akan bisa makan tanpa ada beras dari luar.
"Jangan masalah penegakan hukum yang kita lihat. Jelas, memang kalau tidak ada beras impor, Batam tidak akan makan," katanya.
Yudi mengatakan, jauh hari sebelum terjadinya kelangkaan beras dan harga beras yang tinggi di pasaran, ia sudah mendorong pemerintah agar melegalkan beras impor dengan cara membuak kran impor. (ian/ray)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Kemenhub Bikin Pengembang Bandara Lebak Meradang
Redaktur : Tim Redaksi