Diduga Korupsi Dana Desa, Eks Kades di Aceh Barat Ditahan Jaksa

Kamis, 07 Desember 2023 – 10:11 WIB
Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat menahan seorang mantan Pj Kepala Desa Gampong Suak Keumudee, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, diduga terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2021-2022 senilai Rp350 juta, Rabu (6/12/2023) sore. (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

jpnn.com - MEULABOH - Kejaksaan Negeri Aceh Barat menahan mantan Kepala Desa (Keuchik) Suak Keumudee, Kecamatan Arongan Lambalek, OK (33) yang berstatus tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2021-2022.

"Tersangka kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Meulaboh,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Siswanto didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Barat Agung di Meulaboh, Rabu (6/12).

BACA JUGA: Kejari Situbondo Tahan Oknum Kades Tersangka Korupsi Dana Desa

Tersangka ditahan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: B-2226/L.1.18/Fd.1/12/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Siswanto menyebut penahanan dilakukan jaksa penyidik Kejari Aceh Barat guna mempercepat proses penyidikan perkara dimaksud, serta berdasar ketentuan Pasal 21 Ayat 1 dan 4 KUHAP.

BACA JUGA: KPK Harus Terbuka dalam Mengusut Kasus Korupsi di Kemenhub

Hal ini dikarenakan tersangka OK dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Siswanto menyebutkan perbuatan yang dilakukan tersangka OK dalam perkara tersebut  diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 350 juta.

BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi Bansos, KPK Panggil Kakak Hary Tanoe

Indikasi korupsi tersebut diketahui karena hasil pekerjaan kegiatan dana desa, diduga tidak dilaksanakan atau fiktif, tetapi telah dilakukan penarikan anggarannya dan pekerjaan atau kegiatan yang belum terlaksana 100 persen.

“Untuk nilai pasti kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan Inspektorat,” kata Siswanto.

Dalam perkara ini, penyidik Kejar Aceh Barat menduga tersangka OK melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

"Dengan dilakukannya penetapan tersangka tersebut akan menambah kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah ini," pungkas Siswanto. (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler