jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah segera mengevaluasi omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang baru disetujui DPR menjadi UU.
Pasalnya, penolakan dari jutaan kaum buruh, kalangan masyarakat dan dua partai di parlemen terhadap RUU Ciptaker, mendapat dukungan dari para guru besar, dekan dan akademisi dari 67 universitas yang juga keberatan terhadap omnibus law tersebut.
BACA JUGA: HNW Ungkap Kejanggalan Penetapan RUU Ciptaker, Minta Presiden Terbitkan Perppu
Menurut Syarief, pandangan dari akademisi yang diwakili oleh para guru besar itu merupakan hal yang rasional dan telah melalui kajian yang ilmiah.
“Guru besar dan para akademisi adalah orang-orang yang terpercaya untuk mengkaji berbagai isu strategis di negeri ini. Sebab, mereka menggunakan pendekatan yang ilmiah dan objektif," kata Syarief Hasan di Jakarta, Kamis (8/10).
BACA JUGA: Eks Pengacara Habib Rizieq Beber 8 Hoaks UU Cipta Kerja, Pembakar Emosi
Legislator Partai Demokrat ini juga memandang keberatan para guru besar berbagai kampus terhadap RUU Ciptaker harus menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.
“Karena RUU Cipta Kerja sangat bias terhadap kepentingan pengusaha, dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan," jelas politikus kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949 ini.
BACA JUGA: Kericuhan di Lampung Terjadi karena Massa Terdesak, 26 Luka-luka
Apalagi penolakan terhadap RUU Ciptaker sebelumnya datang dari organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Bahkan, katanya, PBNU dengan tegas menyatakan bahwa omnibus law ini hanya menguntungkan konglomerat dan kapitalis, namun menindas dan menginjak kepentingan para buruh, petani, dan rakyat kecil.
Sebelumnya, puluhan investor global juga menyatakan keprihatinan atas persetujuan terhadap RUU Ciptaker yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip lingkungan.
Konon, investor global yang merupakan investor terpercaya di dunia dan mengelola dana investasi hingga US$ 4,1 triliun telah mengirimkan surat keprihatinan kepada pemerintah Indonesia.
Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, sikap partainya sejalan dengan para guru besar, akademisi, ormas keagamaan, organisasi buruh hingga mahasiswa.
Penolakan tersebut, kata Syarief, seharusnya menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi dan membatalkan RUU Ciptaker.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat semakin kukuh menolak UU Cipta Kerja karena didukung dengan pandangan dari guru besar yang merupakan strata tertinggi di dunia kampus," tegas mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.
Syarief juga mendorong Presiden Jokowi segera menindaklanjuti suara dari berbagai elemen masyarakat tersebut dengan menggunakan kewenangannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Presiden harus segera melakukan evaluasi UU Cipta Kerja dan segera membuat Perppu yang pro terhadap rakyat serta sesuai dengan konstitusi negara," ucap Syarief sembari menyatakan dukungan bagi pihak-pihak yang akan melakukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam