jpnn.com - JAKARTA - Sultan Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, Sultan H Khairul Saleh mengaku sempat kaget saat ditanya mengenai kabar dirinya dijagokan menjadi Menteri PU dan Infrastruktur pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Ya kaget juga, saya sendiri belum ada dengar, tapi semua tergantung presiden terpilih kan," kata Sultan H Khairul Saleh yang juga bupati Banjar di Jakarta, Minggu (21/9).
BACA JUGA: PDIP Butuh Megawati untuk Kawal Jokowi
Kabar pencalonan ini memang terkait dengan background dan rekam jejak Sultan H Khairul Saleh yang berpengalaman panjang menangani masalah infrastruktur. Sebagai bupati, dia tercatat berhasil menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya hingga hanya 2,92 persen, yang ditempuh dengan pendekatan pembangunan infrastruktur, yakni peningkatan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan infrastruktur pertanian.
"Karena sektor pertanian merupakan sektor dominan, maka kebijakan pembangunan infrastruktur adalah konsep pemerataan," ujar birokrat karier yang mengawali karier di Departemen Pekerjaan Umum ini.
BACA JUGA: PDIP dan Gerindra Sama Saja
Kebijakan Sultan H Kharul Saleh di awal periode pertama kepemimpinannya sebagai Bupati Banjar dengan pembangunan infrastruktur 70 persen ke perdesaan diiringi dengan peningkatan alokasi dana yang lebih besar.
Untuk menjaga agar dana tersebut dapat berlangsung tepat sasaran dan dengan sistem yang lebih efisien dan transparan maka Bupati yang juga sebagai Ketua ICMI Prov Kalsel tersebut menggagas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-procurement sejak akhir tahun 2007. Sistem ini menjadi yang pertama di bumi Kalimantan. Selanjutnya sejak tahun 2008 sudah diinisiasi 100 persen pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-procurement.
BACA JUGA: Kebakaran Hutan Masih Level Kronis
Dampaknya dengan sistem ini terjadi efisiensi anggaran rata-rata per tahun sebesar 7 persen dari PAGU anggaran serta dengan sistem ini juga ditujukan untuk memenuhi upaya transparansi dalam rangka pencegahan KKN. Sistem ini dilaksanakan sebelum penggunaan SPSE oleh LKPP dengan nama LPSE pada tahun 2010.
Inovasi cerdas yang dilaksanakan oleh Pemkab Banjar tersebut menorehkan penghargaan e-Government Award oleh Media Warta Ekonomi.
Saat ditanyakan lebih lanjut tentang sistem ini, Sultan H Khairul Saleh yang juga disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Pekerjaan Umum menyatakan bahwa Kab Banjar sudah lama menggunakan e-procurement dan penyedia jasa cukup memberikan apresiasi yang cukup tinggi. Kab Banjar juga telah mendapatkan penghargaan ICT Pura sebagai apresiasi terhadap pengembangan Teknologi Informasi di Pemerintahan. Selain itu sistem ini telah sesuai juga dengan INPRES 1/2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. (rmo/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Wukuf, Mulai Sisir Jamaah Haji Non Kuota
Redaktur : Tim Redaksi